Anggaran Air Minum 2013 Capai 1,7 Triliun

FOKUSMANADO.COM / Masyarakat Saat Menikmati Air Bersih Hasil Pekerjaan Pemerintah  

FOKUSMANADO.COM, MEDAN - Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bertekad mengawal anggaran direktif presiden untuk air minum di tahun 2013 sebesar Rp 1,7 triliun. Mengingat tahun 2013 dianggap tahun politik, ia menghimbau jajarannya di daerah untuk mengawasi dengan ketat penyaluran pagu tersebut.

Hal itu ditegaskan Budi Yuwono saat membuka Pemantapan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) wilayah barat di Medan Kamis (13/12/12).

Acara dihadiri perwakilan 10 provinsi di pulau Sumatera yang terdiri dari kepala dinas PU/Tarukim, kepala Bappeda, PDAM, dan Satker PKP Air Minum.

"Anggaran direktif presiden langsung diserahkan ke Pemda tanpa intervensi DPR. Karena itu dikelola melalui kementerian teknis (PU, red) agar tidak dimainkan ke arah politis," tegasnya.

Anggaran direktif presiden diarahkan untuk mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) dimana air minum dan sanitasi termasuk target yang mendapat keprihatinan Presiden. Target lain yang dikhawatirkan tercapai adalah kematian ibu dan bayi. Hal ini, lanjut Budi, ditengarai menjadi salah satu imbas kurangnya akses air minum dan sanitasi yang layak.

"Mari kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Minimal bisa memperpendek jarak dari capaian saat ini 55% terhadap target 68,87% di tahun 2015. Kita harus mengejar kekurangan sekitar 13% lagi yang sama dengan melayani 8,8 juta sambungan rumah," terang Budi.

Anggaran direktif presiden diarahkan pada output pembangunan SPAM bagi masyarakat di daerah rawan air, pulau terpencil, terluar, perbatasan, dan SPAM di kawasan khusus serta SPAM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di perkotaan.

Budi mengakui, sasaran lokasi tersebut berpotensi terkendala dengan sumber air bakunya. Namun bukannya tidak bisa dicarikan jalan keluarnya. Hal ini disebut Budi sebagai tantangan bagi Pemda. Kesiapan Pemda akan menentukan besaran alokasinya.

"Pagu ini tetap kami anggap sebagai stimulan. Pemda harus mengusulkannya melalui RPIJM dan harus pula memiliki Rencana Induk SPAM agar ada kepastian air baku dan keberlanjutan programnya," sambung Budi.

Lebih lanjut dikatakan, setelah melalui empat sosialisasi yang berakir di Balikpapan ahkir desember ini, akan dilanjutkan dengan turunnya SKPA yang selanjutnya bisa diproses pelelangannya.(Red)