 |
| FOKUSMANADO.COM / Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov Sulut Dr. Noudy Tendean |
Menurut Tendean, pasar bebas ASEAN 2015 sudah didepan mata. Dan bukan hal berlebihan jika mengatakan bahwa Sulut telah siap menghadapi era yang penuh kompetitif tersebut. Persiapan Sulut sendiri sudah dimulai sejak beberapa tahun sebelumnya. Contoh kecil khusus untuk produk daerah, Sulut sudah mampu mensejajarkan dengan daerah lainnya dari segi kualitas, kuantitas, serta kointiunitas.
Begitu juga dengan masalah Sumber Daya Manusia, fakta membuktikan bahwa SDM Sulut tidak kalah bersaing dengan dunia luar. Lihat saja, berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Republik Indonesia, Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dicapai Sulut tertinggi dibanding provinsi lainnya di Indonesia (di luar DKI), dimana IPM Sulut mencapai 8 persen.
Dengan IPM yang terus naik membuktikan bahwa Sulut juga terus mengalami kemajuan. Memang Sulut tidak bisa dibandingkan dengan Jakarta. Sebab Jakarta merupakan Daerah Khusus Ibukota. Artinya, semua anggaran negara baik di bidang kesehatan, pendidikan, dan bantuan untuk rakyat miskin, Jakarta selalu yang dikhususkan atau diprioritaskan. Begitu juga anggaran pembangunan infrastrukturnya, selalu Jakarta yang diprioritaskan. Bahkan pendapatan sumber daya alam dari semua provinsi, banyak yang dikirim ke Jakarta. Karena Jakarta merupakan daerah khusus ibu kota negara.
‘’IPM yang terus mengalami peningkatan mebuktikan bahwa Sulut telah siap menghadapi pasar bebas 2015 nanti,’’ tegas Tendean mantap.
Selanjutnya keturunan ketiga pahlawan revolusi Kapten CZI TNI Anumerta Pierre Tendean ini menjelaskan, IPM ini sendiri mulai digunakan sejak tahun 1990 oleh pemenang nobel Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq. Mereka dibantu Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics.
Sejak itu indeks ini dipakai oleh program pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada laporan IPM tahunannya. IPM ini untuk mengukur harapan hidup manusia, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup seluruh negara di dunia. Yang diukur mulai dari tingkat kabupaten dan provinsi. Dari IPM ini akan terlihat keberhasilan pemimpin negara atau pemimpin daerahnya. Karena itu juga IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara atau daerah masuk dalam kategori maju, berkembang, atau terkebelakang.
‘’Indeks ini juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup, termasuk didalamnya kesiapan sebuah daerah menghadapi persaingan pasar bebas,’’ jelasnya.
Selain dari aspek IPM, indikator di bidang kesehatan dan kesejahteraan juga Sulut dibawah kepemimpinan Gubernur Dr. S. H. Sarundajang dikatakan benar-benar siap. Untuk kesehatan, usia harapan Sulut menempati peringkat 3 di antara 33 provinsi. Sulut pun hanya kalah dari daerah yang diistimewakan (DI Jogjakarta 73,2 persen) dan daerah yang selalu dikhususkan (DKI Jakarta (73,1 persen).
Sulut hanya 72,1 persen. Begitu juga dengan tingkat kesejahteraan yang dilihat dari pendapatan domestik regional bruto (PDRB) atau pendapatan per kapita (per kepala). Indikator ini juga Sulut sangat baik, karena dilihat dari kemampuan membeli masyarakat. Kemampuan membeli masyarakat di daerah ini sangat tinggi karena upah minimum provinsi (UMP) Sulut tertinggi di Indonesia yakni Rp1.500.000.
‘’Fakta-fakta riil ini membuktikan bahwa Sulut memang telah siap menghadapi pasar bebas 2015 nanti,’’ tegas jebolan doctor Cumlaud UGM Yogyakarta ini.(Alex)
.jpg)
