Buku AIPI yang diluncurkan
|
Pelancuran ini ditandai dengan peyerahan buku dari Ketua Umum AIPI Pusat Dr. Sinyo Harry Sarundajang kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Prof. DR. Rias Rasyd dan kepada Rektor Unsrat Prof. Dr. Donal Rumoky.
Sarundajang mengakui, peluncuran buku Evaluasi Reformasi Birokrasi di Indonesia merupakan sumbangsi nyata AIPI dalam menata ulang sistem dan proses birokrasi yang masih tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan yang melibatkan jutaan pegawai negeri di tanah air. "Masih menghadapi masalah perbedaan pemahaman mengenai urgensi penataan birokrasi dan sistem pemerintahan yang baik (good governance), keterbatasan kemampuan SDMserta masalah netralitas birokrasi dalam menjalankan manajemen pemerintahan", kata Dr. Politik ini.
Singkatnya menurut DR HC dari UIN Malang ini, penguatan birokrasi Indonesia tahun 2014 belum sesuai dengan grand design reformasi birokrasi yang di harapkan, sembari memberi empat contoh reformasi birokrasi yang belum jalan maksimal seperti belum terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang cenderung melauas dan masif. Belum nampak adanya kualitas pelayanan publik, Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi belum maksinal serta profesionalisme aparatur birokrat masih rendah.
Mudah-mudahan dengan hadirnya buku ini, sedikitnya akan mengatasi berbagai persoalan terkaik dengan buruknya pelayanan publik adalah melalui reformasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh birokrasi sesuai dengan dinamika masyarakat, harap Gubernur Sulut ini. Ikut hadir Wagub Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, Sekprov Ir. Ssiswa R Mokodongan, para pakar politik Indonesia, Unsur Forkompimda serta kalangan Perguruan tinggi serta pejabat pemprov.(hms)