FOKUSMANADO.COM / Gubernur Dr. S. H. Sarundajang saat memberikan arahan |
Hal ini jangan sampai terjadi lagi di tahun 2013. Penegasan tersebut di sampaikan Gubernur pada Rapart Kerja dengan para Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Sulut, yang turut didampingi Wagub Dr. Djouhari kansil MPd dan Sekprov Ir. Siswa R Mokodongan, di ruang Mapaluse Kantor Gubernur, Senin (21/01/13) kemarin.
Gubernur juga mengingatkan, untuk mengoptimalkan fungsi para pejabat eselon IV sebagai ujung tombag organisasi pemerintahan di daerah, karena merekah yang lebih menguasai pekerjaan itu secara tehnis, dan sekaligus merupakan kader pemimpin. Gubernur juga minta kepada para pimpinan yang lebih tinggi untuk melakukan pembagian tugas yang jelas berdasarkan analisa jabatan (anjab).
Seiring dengan tuntutan perkejaan yang makin kompleks para PNS dilingkungan Pemprov diharapkan, untuk terus meningkatkan wawasan dan kemampuan profesionalisme melalui diklat-diklat tehnis yang ada.
Di-ingatkan kepada para Kepala SKPD agar mampu membangun sinergitas dengan bawahan dan tidak memborong pekerjaan, karena hal itu menurut Gubernur tidak baik, kalau Kepala SKPD hanya bekerja sendiri dan pasti tidak maksimal, serta laporannya nanti dipastikan tidak beres, tegasnya. Sembari menyebutkan, Jangan sampai laporan SKPD dinas kab/ko lebih baik ketimbang laporan SKPD Provinsi.
Sarundajang juga tidak ingin para pimpinan SKPD hanya pintar mencari muka, kepada Gubernur, Wagub dan Sekprov, tetapi tidak mampu membangun suasana kerja yang kondusif dengan jajarannya. Gubernur juga menceritakan sedikit pengalamannya ketika memegang sejumlah jabatan karier di dalam maupun luar daerah tidak pernah mengenal istilah
"saya orang dekat dari ini dan itu," katanya.
Dalam rapat tersebut Gubernur juga, mengkritisi soal disposisinya yang belum dikembalikan oleh salah satu SKPD sejak bulan Desember 2012 lalu. " Saya minta minggu ini disposisi tersebut sudah berada di meja kerja saya", semburnya.
Guna meningkatkan pengetahuan di bidang pengelolaan keuangan bagi pejabat tata usaha dan petugas pengelola keuangan, Gubernur memerintahkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik daerah (BPKBMD) Praseno Hady untuk segera melakukan training di bidang keuangan, hal ini untuk meminimalisir temuan-temuan yang ada seperti tahun lalu, termasuk aset. Saya sudah dilaporkan Kepala BPK Perwakilan Sulut, ada Kepala Kepala SKPD yang bersikap acuh tak acuh dengan pengurusan aset di SKPDnya.
Karena itu profesionalah bekerja. Karena tahun ini kita sudah bertekad ingin meraih kembali WTP itu, tegas Sarundajang.(Alex)