S H Sarundajang: Organisasi Keagamaan Harus Mampu Ciptakan Etika Politik

FOKUSMANADO.COM / SH Sarundajang Gubernur Sulut 

PEMPROV, FOKUSMANADO.COM - Organisasi keagamaan harus mampu menciptakan etika politik,  karena tanpa agama, maka politik bisa menjadi politik hewan. Demikian dikatakan Gubernur Dr. S.H. Sarundajang pada acara Musyawarah Wilayah VIII Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (KAHMI) Provinsi Sulut, yang dihadiri Ketua Mahkamah Konstitusi RI Prof. M Mahfud M.D, SH di Hotel Aston Manado (18/1).Hajatan yang digelar Majelis KAHMI Sulut ini tidak lain adalah untuk melaksanakan agenda Pemilihan Pengurus Presidium KAHMI Sulut periode 5 tahun kedepan.

Gubernur menekankan, bahwa tahun 2013 ini yang merupakan Tahun politik, yakni tahun persiapan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014, sehingga dibutuhkan organisasi keagamaan yang mampu menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme, serta mampu membawa nuansa kedamaian dan etika dalam berpolitik. Untuk itu Sarundajang mengharapkan agar KAHMI dapat membawa keharmonisan, menjunjung nilai kemajemukan bangsa, menjadi organisasi yang berpolitik dengan santun, serta memegang teguh etika politik.
 Sarundajang juga, mengungkapkan dengan kehadiran Mahfud M.D. selaku Koordinator Majelis Nasional KAHMI diharapkan, mampu memberi warna baru KAHMI di Sulut, yang sejauh ini terus menunjukkan dukungan, kerja sama, dan peran aktifnya dalam upaya pencapaian visi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, sambil berpesan untuk meneladani sosok Mahfud M.D sebagai salah satu tokoh bangsa, yang menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme.

Kesempatan itu, Mahfud M.D yang seharinya dikenal sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengungkapkan rasa kekagumannya terhadap figur dari Gubernur Sulut ini. Pak Sarundajang bagi saya merupakan tokoh profesional dan toleran, pakar pluralise yang atas prestasinya dalam bidang kerukunan antar umat beragama sehingga selain gelar Doktor dari Universitas Gajah Mada, juga meraih predikat Doktor HC dari Universitas Islam Maulana Malik Negeri Malang, sebagai Pemimpin Masyarakat Majemuk Diasmping itu, Mahfud juga menambahkan bahwa Indonesia adalah Negara Demokrasi yang dibangun dengan Integrasi, yang walaupun terdapat berbagai perbedaan namun memiliki tujuan yang sama, yakni kemajuan bangsa, “berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama, visi yang sama, disinilah pluralisme dipersatukan”.

Hadir Sekjen KAHMI Subandrio, Kajati Sulut Hindiyana, Kakanwil Kemenag Sulut, Sekprov Sulut Ir. Siswa R. Mokodongan, Pejabat Eselon II dilingkungan Pemprov Sulut, Pengurus KAHMI Kab/Kota se Sulut, dan peserta musyawarah.(Alex)