S H Sarundajang Presentasi Keberhasilan Pengendalian APBD di UKP4

FOKUSMANADO.COM / Gubernur Sulut S H Sarundajang saat memimpin Rapat di Jakarta 

JAKARTA, FOKUSMANADO.COM - Sulawesi Utara, di awal tahun 2013, kembali mengukir prestasi di tingkat nasional. Bertempat di Hotel Le Meridien Jakarta, Gubernur Dr. Sinyo Harry Sarundajang secara khusus dipercayakan oleh Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Prof. Dr. Ir. Kuntoro Mngkusubroto, MSIE, MSCE untuk mempresentasikan Pengendalian Realisasi APBD di Sulawesi Utara dan Perencanaan Pengawasan Realisasi Kabupaten/Kota di 2013, dalam acara Rapat Pemantapan Pengawasan Realisasi Anggaran Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) di Jakarta, Rabu (23/01/13) Kemarin.

Dari 34 Provinsi di Indonesia, Sulawesi Utara bersama Jawa Tengah, dinilai UKP4 sebagai provinsi yang telah melakukan lompatan-lompatan strategis melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan, sehingga dalam merealisasikan APBD Tahun 2012 cenderung mengalami percepatan dan peningkatan yang signifikan dalam penyerapan anggaran. SHS, dalam pemaparannya dihadapan Kepala BPKP, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri dan seluruh gubernur provinsi se indonesia, bersama sekdaprov, kepala badan keuangan dan pejabat penghubung seluruh Indonesia, mengurai strategi kebijakan dalam pengendalian realisasi APBD Tahun 2012 dan pengawasan realisasi APBD Kabupaten/Kota Tahun 2012 serta rencana strategis pengendalian dan pengawasan realisasi Tahun 2013.

''Dalam melaksanakan pengendalian pelaksanaan APBD, Pemprov telah menetapkan APBD Tahun 2013 pada Desember 2012, sesuai Perda Prov Sulut No. 5 Tahun 2012 tentang APBD Provinsi Sulut Tahun 2013,''urai SHS.

''Target dan realisasi ditetapkan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meminimalisir deviasi minus,''lanjutnya.

Dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa, SHS menjelaskan Sulut full E-procurement, lelang kolektif dimulai minggu ke-3 bulan januari 2013, tanda tangan kontrak kolektif Pasca kualifikasi pada minggu ke- 3 Bulan Maret dan Prakualifikasi paling lambat pada minggu pertama Bulan April, Tandatangan Komitmen Lelang Kolektif dan Kontrak Kolektif Melalui Kesiapan;  RUP, SK Panitia Lelang, Dokumen Lelang  dan Pengumuman Lelang Secara Elektronik (sesuai ketentuan peraturan yang berlaku Perpres 70/2012).

Dalam pengendalian realiasi APBD Kab/Kota tahun 2012 dan rencana 2013, SHS menggambarkan langkah-langkah pemprov melalui Implementasi mekanisme pengelolaan keuangan sesuai ketentuan berlaku, Membangun komitmen bersama, Mengoptimalkan Sistem informasi Keuangan daerah regional, Pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Se-Sulut. Pendampingan/Pengisian format TEPPA untuk dana APBD, Mendorong Perencanaan pengadaan Barang/Jasa 100% Full E-proc., Pemberian Reward kepada Kab/Kota.

Diakhir paparannya, SHS menyampaikan kendala2 yang dihadapi Pemprov Sulut dan juga Pemprov lainnya di Indonesia dalam pengendalian realiasi APBD, yaitu Progres penyerapan anggaran menumpuk di Triwulan IV bahkan realisasi administrasi keuangan menumpuk hanya di Bulan Desember/ akhir Tahun Anggaran, Keterlambatan informasi dana transfer ke daerah yang harus menunggu Penetapan APBN, Gagal lelang, sehingga perlu perpanjangan waktu lelang/lelang ulang, Ketidakpastian penerimaan CPNS, mempengaruhi penganggaran dan SILPA yang terlalu besar.(Alex)