PEMPROV, FOKUSMANADO.COM - Program Keluarga Berencana (KB) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam 10 tahun terakhir ini belum memberikan hasil yang optimal.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulut DR Djouhari Kansil saat membuka Rapat Kerja Daerah program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) yang dilaksanakan BKKBN Provinsi Sulut, Rabu (27/2) Kemarin.
“Program KB di Sulut belum memberikan hasil optimal, hal ini tercermin dari terusnya meningkat jumlah penduduk di sulut sebanyak 1.4 persen, untuk itu saya berharap pihak terkait dapat mampu bekerja sama dalam memberikan solusi,” ujar Kansil.
Lanjutnya, hal tersebut merupakan lampu kuning karena berdampak luas bagi ketersediaan bahan pangan, kualitas pendidikan, kesehatan dan keterbatasan lapangan kerja. Untuk itulah, Pemprov Sulut melaksanakan strategi untuk mendukung program kependudukan dan KB dimana penekanannya tidak lagi pada pengendalian jumlah penduduk, melainkan apda paradigma pengembangan kualitas sumber daya manusia.
“Pemprov mengembangkan tiga strategi penting yaitu fokus MDGS, Pendidikan dan sektor ekonomi, kita juga memberikan perhatian terhadap isu strategis lainnya yakni penurunan angka kematian ibu, HIV dan AIDS serta perluasan akses penyediaan air minum dan air bersih di kota dan desa,” kata Kansil.
Kansil berharap melalui raker tersebut dapat mensinergiskan berbagai program dan langkah kerja terpadu dan berkelanjutan untuk mensolusikan permasalahan di bidang kependudukan dan keluarga berencana.
Sementara itu, Inspektur Utama BKKBN RI Dra Mieke Kaligis Sangian menyatakan pihak BKKBN akan memperkuat pelayanan KB dengan melakukan pendekatan kepada organisasi non pemerintah, memperkuat layanan statis, memberikan sarana prasarana dan alat kontrasepsi, serta menyiapkan provider pelayanan KB sehingga dapat meningkatkan kompetensi pelayanan KB.
Demikian dilaporkan: Alex Terwin
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulut DR Djouhari Kansil saat membuka Rapat Kerja Daerah program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) yang dilaksanakan BKKBN Provinsi Sulut, Rabu (27/2) Kemarin.
“Program KB di Sulut belum memberikan hasil optimal, hal ini tercermin dari terusnya meningkat jumlah penduduk di sulut sebanyak 1.4 persen, untuk itu saya berharap pihak terkait dapat mampu bekerja sama dalam memberikan solusi,” ujar Kansil.
Lanjutnya, hal tersebut merupakan lampu kuning karena berdampak luas bagi ketersediaan bahan pangan, kualitas pendidikan, kesehatan dan keterbatasan lapangan kerja. Untuk itulah, Pemprov Sulut melaksanakan strategi untuk mendukung program kependudukan dan KB dimana penekanannya tidak lagi pada pengendalian jumlah penduduk, melainkan apda paradigma pengembangan kualitas sumber daya manusia.
“Pemprov mengembangkan tiga strategi penting yaitu fokus MDGS, Pendidikan dan sektor ekonomi, kita juga memberikan perhatian terhadap isu strategis lainnya yakni penurunan angka kematian ibu, HIV dan AIDS serta perluasan akses penyediaan air minum dan air bersih di kota dan desa,” kata Kansil.
Kansil berharap melalui raker tersebut dapat mensinergiskan berbagai program dan langkah kerja terpadu dan berkelanjutan untuk mensolusikan permasalahan di bidang kependudukan dan keluarga berencana.
Sementara itu, Inspektur Utama BKKBN RI Dra Mieke Kaligis Sangian menyatakan pihak BKKBN akan memperkuat pelayanan KB dengan melakukan pendekatan kepada organisasi non pemerintah, memperkuat layanan statis, memberikan sarana prasarana dan alat kontrasepsi, serta menyiapkan provider pelayanan KB sehingga dapat meningkatkan kompetensi pelayanan KB.
Demikian dilaporkan: Alex Terwin
.jpg)
COMMENTS