 |
| Gubernur saat menjelaskan |
Dalam Diskusi dengan Topik “Sinergitas Pemimpin Tingkat Nasional dalam pembangunan bangsa”, yang dihadiri oleh para Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Indonesia, yang mengikuti diklat Lemhanas selama 2,5 bulan, SHS menyampaikan bahwa memaknai sinergitas adalah hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah harus bersinergi. “Pemerintahan di tingkat atas dan bawah harus bersinergi, kalau tidak dapat mengakibatkan Chaos”, ujar SHS.
Dalam kaitan itu SHS juga menyentil beberapa hal penting dalam melihat sinergitas kepemimpinan yaitu trend perkembangan isu actual dewasa ini yang melingkupi dan mewarnai proses kepemimpinan local, nasional dan internasional/global, yang harus dipahami dan dikelola dengan baik.
Beberapa isu dan pokok pikiran penting yaitu konsep 5T 2E. Untuk 5E, yaitu Trade, Transportation, Telecommunication, Tourism, dan Terrorism. Sedangkan 2 E, adalah Energy dan Environment. “Secara global trading dan ekonomi secara umum merasuk ke semua masyarkat manusia, tanpa ekonomi pemerintahan mati. Trading merangsang pertumbuhan ekonomi,” lanjut Ketua Umum AIPI tersebut. Transportasi, sangat dibutuhkan dunia saat ini termasuk Indonesia. Pemerintah secara nyata sedang berusaha memenuhi secara utuh kebutuhan transportasi masyarakat, khususnya di kabupten/kota. Terkait dengan telekomunikasi, SHS menjelaskan bahwa kecanggihan teknologi, melalui computer dan internet, membuat manusia dapat mengakses perkembangan seluruh pelosok tanah air. “Turism berkembang pesat saat ini, masyarakat dunia ingin menikmati keindahan dan kehidupan masyarakat wilayah lain, bahkan termasuk juga turis menikmati perang”, jelasya. Demikian pula terorisme, hal ini tdk pernah mati, secara mondial berkembang terus yang harus diwaspadai oleh aparat keamanan. 2E yang menandai dan menguasi dunia adalah energy. Semua orang tetap mengharapkan energy-energi yang terbarukan. Dunia sedang berusaha untuk mengelola energy yang baik. Demikian pula masalah lingkungan, isu lingkungan menjadi maslah global, seiring dengan perkembangan industry yg sangat pesat, yang mendorong perubahan iklim dan pemanasan global.
Sinergi kepemimpinan dikaji SHS juga dari sisi reformasi birokrasi. “Reformasi birokrasi harus dapat menghasilkan calon-calon pemimpin bangsa. Pemerintah harus memikirkan secara prinsip payung hukum RB, audit organisasi yang terkait dgn kapasitas dan kompetensi SDM dan sistem birokrasi. Reformasi kepemimpinan birokrasi dan jenjang terendah sampai dengan tertinggi, dgn kata lain sinergi kepemimpinan birokrasi dipadukan dengan kepemimpinan politik pada lembaga legislative, juga yudikatif, dan organisasi2 sosial kemasyarakatan, akan bersinergi menghasilkan kepemimpinan nasional yang menjadi harapan masyarakat, bangsa dan Negara.
Sedikit menyentil kepemimpinan nasional dalam konteks kehidupan politik, SHS menyatakan bahwa saat poliik praktis lebih mendominasi dibandingkan etika dan kultur politik bangsa. “seharusnya etika politik pancasilalah yang harus dikedepankan …My loyality to the party end, when my loyality to the country begin… political process end when administrative begin. ” kata SHS. Demikian pula dalam penggodokan kepemimpinan nasional melalui partai politik. “Hendaklah benar-benar melalui proses seleksi yang ketat, digodok dari partai, dan jangan terjadi setelah menjadi pemimpin, partainya ditinggalkan” urai SHS.
Akhir paparan SHS mengemukakan pentingnya para pemimpin daerah untuk mengelola konflik di wilayah. “Agar integrasi nasional tetap terjaga perlu meminimalisir bahkan menghilangkan potensi2 konflik. Jangan sampai terjadi konflik elit/pemimpin daerah, krisis politik, krisi ekonomi, disintegrasi krn perbutan aset dan masalah etnis, dan pecahnya militer. Jika itu terjadi, hancurlah Bangsa dan Negara. Jadikan perbedaan satu kekuatan bukan pemecah belah. sekian,” ujar SHS disambut dengan tepuk tangan peserta.
Demikian dilaporkan: Alex Terwin
.jpg)
COMMENTS