Komisi VI DPRD Sulut Rekomendasikan Perda
DPRD Sulut, FOKUSMANADO.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), melalui Komisi IV yang membidangi Kesejahteraan Rakyat merekomendasikan agar dibuat suatu regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Pola Penanganan Bencana.
Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi agar penanggulangan bencana kedepan tidak bermasalah, serta tidak terjadi kegagalan koordinasi antara instansi-intansi yang terkait.
Demikian disampaikan Anggota Komisi IV, Benny Ramdhani usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (hearing) dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (22/2) lalu.
Dikatakan Rhamdani, bencana yang terjadi saat ini, tidaklah lepas dari ulah manusia sendiri serta kebijakan pemerintah yang dipandang mengabaikan resiko bencana.
Dirinya mencontohkan, perampokan hutan yang dilakukan melalui praktek illegal loging, yang merupakan salah satu penyebab terjadinya bencana banjir dan longsor.
"Ini seharusnya perlu ada koordinasi dengan Dinas Kehutanan hingga pihak kepolisian, sampai sejauh mana mereka mengusut dan mengadili para perampok ini," ujar Brani sapaan akrab. Rhamdani menambahkan, kalau pemerintah juga lalai dalam kebijakan mereka dalam pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Dimana pemerintah mengeluarkan ijin pembangunan rumah, di daerah-daerah yang rawan bencana.
"Pemerintah itu nanti sadar kalau kebijakan mereka salah,setelah muncul bencana. jadi, berkaca pada pengalaman, Komisi IV menginginkan ada waktu semua instansi yang terkait untuk mengkoreksi dan mencari solusinya, yang dirumuskan dalam suatu aturan mengenai pola penanggulangan bencana," pungkas calon Wakil Wali Kota Kota Kotamobagu itu.
Demikian dilaporkan: Ivan Maliki
 |
| Benny Ramdhani Anggota Komisi IV |
Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi agar penanggulangan bencana kedepan tidak bermasalah, serta tidak terjadi kegagalan koordinasi antara instansi-intansi yang terkait.
Demikian disampaikan Anggota Komisi IV, Benny Ramdhani usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (hearing) dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (22/2) lalu.
Dikatakan Rhamdani, bencana yang terjadi saat ini, tidaklah lepas dari ulah manusia sendiri serta kebijakan pemerintah yang dipandang mengabaikan resiko bencana.
Dirinya mencontohkan, perampokan hutan yang dilakukan melalui praktek illegal loging, yang merupakan salah satu penyebab terjadinya bencana banjir dan longsor.
"Ini seharusnya perlu ada koordinasi dengan Dinas Kehutanan hingga pihak kepolisian, sampai sejauh mana mereka mengusut dan mengadili para perampok ini," ujar Brani sapaan akrab. Rhamdani menambahkan, kalau pemerintah juga lalai dalam kebijakan mereka dalam pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Dimana pemerintah mengeluarkan ijin pembangunan rumah, di daerah-daerah yang rawan bencana.
"Pemerintah itu nanti sadar kalau kebijakan mereka salah,setelah muncul bencana. jadi, berkaca pada pengalaman, Komisi IV menginginkan ada waktu semua instansi yang terkait untuk mengkoreksi dan mencari solusinya, yang dirumuskan dalam suatu aturan mengenai pola penanggulangan bencana," pungkas calon Wakil Wali Kota Kota Kotamobagu itu.
Demikian dilaporkan: Ivan Maliki
.jpg)
COMMENTS