Mitra Tuan Rumah Rakor Panwaslukada se-Sulut
MITRA, FOKUSMANADO.COM - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Kepala Daerah se-Kabupaten/Kota se-provinsi Sulawesi Utara (Sulut), sejak Kemarin melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Organisasi dan keuangan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut serta Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP) Sulut, di hotel Kurnia, kelurahan Wawali kecamatan Ratahan, yang dimulai dari tanggal 21 hingga 22 februari 2013.
Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ketua Panwaslu Minahasa Tenggara (Mitra), Drs Jouby Longkutoy, ME, kepada wartawan , Jumat 21/02) lalu.
Ia mengatakan, Panwaslukada Mitra merupakan pelaksana pada Rakor tersebut.
”Kegiatan ini akan dihadiri oleh seluruh ketua dan anggota Panwaslukada se-kabupaten/kota se-Provinsi Sulut,” ungkapnya.
Tambah Longkutoy, pelaksanaan Rakor nanti, untuk membicarakan tentang Organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM) serta Keuangan Panwaslukada.” Dalam kegiatan ini, kami mengundang Bawaslu Sulut serta BPKP karena, untuk BPKP sendiri, terkait dengan keuangan,” pungkas Longkutoy yang juga turut didampingi oleh Rudy Kerse, SE.AK dan Dolly Van Gobel, SS pimpinan Panwaslukada Mitra serta Rita Siwu, SE Sekretaris Panwaslukada Mitra.
Sementara Anggota Bawaslu Provinsi Sulut Drs Syamsur Musa dalam Materi organisasi Pengawasan mengatakan Tugas Panwas Kabupaten Kota dalam mengorganisasikan pengawasan dalam ivent pemilu nanti adalah bentuk pengawasan sesuai dengan Undang-undang.
"Yakni pengawasan tanpa ada tekanan dari Penguasa ataupun pengawasan tanpa interest pribadi serta memperhatikan pengaruh bujukan dari pihak manapun," Ujar syamsur musa.
Disamping itu, Ketua Bawaslu Provinsi Sulut Drs Edwin Malonda dalam pemaparan materi kepada peserta mengatakan, Pengawasan adalah Tugas yang sangat Sensitif,sebab jika kita melakukan Pengawasan tanpa dilindungi oleh peraturan perundang-undangan atau jika kita melakukan Pengawasan yang lari dari Jalur peraturan suatu kegiatan Pemilihan, baik itu Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Umum nanti.
"Maka kita akan berhadapan dengan Masyarakat dan akan berurusan dengan aparat penegak hukum,"tutur Malonda.
Demikian dilaporkan: Nikson Katiandagho
MITRA, FOKUSMANADO.COM - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Kepala Daerah se-Kabupaten/Kota se-provinsi Sulawesi Utara (Sulut), sejak Kemarin melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Organisasi dan keuangan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut serta Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP) Sulut, di hotel Kurnia, kelurahan Wawali kecamatan Ratahan, yang dimulai dari tanggal 21 hingga 22 februari 2013.
Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ketua Panwaslu Minahasa Tenggara (Mitra), Drs Jouby Longkutoy, ME, kepada wartawan , Jumat 21/02) lalu.
Ia mengatakan, Panwaslukada Mitra merupakan pelaksana pada Rakor tersebut.
”Kegiatan ini akan dihadiri oleh seluruh ketua dan anggota Panwaslukada se-kabupaten/kota se-Provinsi Sulut,” ungkapnya.
Tambah Longkutoy, pelaksanaan Rakor nanti, untuk membicarakan tentang Organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM) serta Keuangan Panwaslukada.” Dalam kegiatan ini, kami mengundang Bawaslu Sulut serta BPKP karena, untuk BPKP sendiri, terkait dengan keuangan,” pungkas Longkutoy yang juga turut didampingi oleh Rudy Kerse, SE.AK dan Dolly Van Gobel, SS pimpinan Panwaslukada Mitra serta Rita Siwu, SE Sekretaris Panwaslukada Mitra.
Sementara Anggota Bawaslu Provinsi Sulut Drs Syamsur Musa dalam Materi organisasi Pengawasan mengatakan Tugas Panwas Kabupaten Kota dalam mengorganisasikan pengawasan dalam ivent pemilu nanti adalah bentuk pengawasan sesuai dengan Undang-undang.
"Yakni pengawasan tanpa ada tekanan dari Penguasa ataupun pengawasan tanpa interest pribadi serta memperhatikan pengaruh bujukan dari pihak manapun," Ujar syamsur musa.
Disamping itu, Ketua Bawaslu Provinsi Sulut Drs Edwin Malonda dalam pemaparan materi kepada peserta mengatakan, Pengawasan adalah Tugas yang sangat Sensitif,sebab jika kita melakukan Pengawasan tanpa dilindungi oleh peraturan perundang-undangan atau jika kita melakukan Pengawasan yang lari dari Jalur peraturan suatu kegiatan Pemilihan, baik itu Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Umum nanti.
"Maka kita akan berhadapan dengan Masyarakat dan akan berurusan dengan aparat penegak hukum,"tutur Malonda.
Demikian dilaporkan: Nikson Katiandagho
.jpg)
COMMENTS