 |
| Pemprov saat melakukan rapat |
Dalam acara yang akan digelar pada Selasa (5/3) besok di hotel Sheraton Jakarta, Pemprov Sulut yang dinilai cukup berhasil dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan menjadi nara sumber lokakarya nasional yang digelar oleh Ditjen PUM Kementerian Dalam Negeri dan dihadiri oleh para Kepala Daerah se Indonesia.
‘’Topik yang akan disampaikan nanti yakni best practices penyelenggaraan pemerintahan daerah,‘’ ujar Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Sulut Mecky M. Onibala M.Si saat mempersiapkan materi dimaksud bersama dengan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Dr. Noudy Tendean, Kabag Otda Jemmy Ranti, dan Kasubag Pengumpulan dan Penjaringan Informasi Vanda B. Jocom M.Si.
Menurut Onibala, berdasarkan penjelasakan dari pihak Kemendagri RI, Sulut pantas dipercayakan topic tersebut, karena dilihat dari beberapa aspek seperti keuangan, birokrasi, etika, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sangatlah baik. Bahasa sederhana, tuntutan pemberian otonomi yang luas mampu diejahwantahkan oleh semua pihak. Pertama, soal pengelolaan keuangan daerah dan anggaranyang menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah, Sulut bisa dikatakan berhasil.
Hal ini dibuktikan dengan 2 kali berturut daerah yang dipimpin duet Dr. S. H. Sarundajang dan Dr. Djouhari Kansil ini berhasil meraih predikat WTP.
‘’Kedua, dalam hal pengembangan birokrasi yang sehat dan memiliki wawasan juga mulai mendapat penataan serius dari Pemprov Sulut. Konsep good system-good people mulai menjadi sesuatu yang nyata dan tidak sekedar retorika,‘’ tegas mantan Penjabat Bupati Minahasa Selatan ini sembari menambahkan bahwa hal yang ketiga menyangkut prinsip kepatutan dalam pemerintahan yang tidak terlepas dari kewajiban etika dan moral serta budaya baik antara pemerintah dengan rakyat, antara lembaga/pejabat pemerintahan dengan pihak ketiga juga sudah berjalan sebagaimana yang dirumuskan dalam rancangan dan program Pemprov Sulut.
‘’Dengan berjalannnya prinsip-prinsip tersebut akan semakin merangsang partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga pemerintah daerah mendapat petunjuk mengenai kebutuhan dan keinginan masyarakat,‘’ terang birokrat yang sudah sangat berpengalaman dalam karir birokrasi ini.
Hal senada juga diungkapkan Dr. Noudy Tendean. Bahkan menurut mantan Direktur IPDN Manado ini, perlahan namun pasti Pemprov Sulut mulai berhasil melakukan reformasi total di seluruh aspek kehidupan menyusul munculnya krisis ekonomi dan kepercayaan dewasa ini. Fakta konkrit, masyarakat Sulut sebagian besar sudah madani, dibuktikan dengan terus meningkatnya IPM dan menurunnya angka kemiskinan serta buta aksara di Sulut. Selain itu, good governance sebagaimana yang sering digaungkan semua pihak juga mulai terwujud di Sulut.
‘’Bahkan bisa dikatakan, 7 tahun terakhir ini, Sulut sudah mampu mengembangkan model pembangunan yang berkeadilan yang diiringi dengan munculnya sikap keterbukaan dan fleksibilitas sistem politik dan kelembagaan sosial, sehingga mempermudah proses pengembangan dan modernisasi lingkungan legal dan regulasi untuk pembaruan paradigma di berbagai bidang kehidupan,‘’ tukas Doktor Cumlaude jebolan UGM Yogyakarta ini.
Sekalipun demikian, Tendean mengakui, dalam penerapan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sulut masih ada beberapa kelamahan apalagi jika dikaitkan dengan masih tingginya intervensi pemerintah pusat, terlebih menyangkut arahan dan statutory requirement yang menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati, sehingga tak jarang pemerintah daerah seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.
‘’Contoh sederhana tentang penguatan dan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang bisa dikatakan belum powerfull,‘’ sesal Tendean sembari menambahkan alasan menjamin stabilitas nasional dan kondisi sumber daya daerah yang masih relative lemah harusnya tidak dijadikan penghalang bagi pusat.
Demikian dilaporkan: Alex Terwin
.jpg)
COMMENTS