Reformasi Birokrasi, Pemprov Peta Potensi SDM Aparatur

 Wakil Gubernur Sulut Djouhari Kansil
saat melakukan pemantauan

MANADO, FOKUSMANADO.COM - Dalam rangka implementasi kebijakan Reformasi Birokrasi di jajaran Pemprov Sulut,  Badan Kepegawaian Daerah (BKD)Sulut, Selasa (5/3) lalu, menggelar kegiatan Pemetaan Potensi Diri (Psykotest) kepada ratusan pejabat Eselon IV dilingkungan Pemprov Sulut.

Kegiatan yang di buka Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Sulut Edwin Silangen, SE, MS mewakili Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara (Sulut) Dr. Djouhari Kansil MPd yang berlangsung sehari penuh.

Kansil dalam sambutan tertulis yang di sampaikan Edwin Silangen, SE, MS mengatakan, kegiatan ini merupakan inovasi baru dalam dinamika kepemerintahan kita.

"Khususnya dalam bidang kepegawaian yang bagi saya merupakan wujudnyata dari tekad dan komitmen untuk melaksanakan dan menyukseskan reformasi birokrasi bidang kepegawaian di daerah ini,"jleasnya.

Lanjutnya, kegiatan ini pula, merupakan suatu langkah strategis untuk mematangkan kesiapan aparatur dalam menghadapi pembangunan yang intensitas dan kompleksitas permasalahannya.

"Tantangan yang semakin luas, seiring pesatnya kemajuan iptek dan dampak dari pelbagai tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat, yang esensinya adalah untuk semakin memantapkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang semakin baik, semakin bermutu, semakin cepat dan tuntas,"tuturnya.

Dijeaskannya, karena itu Wagub menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada BKD Sulut beserta seluruh jajarannya, atas langkah cerdas dan inovatif pelaksanaan kegiatan ini.

"Untuk itu, Wagub berharap kiranya kegiatan ini akan dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi diri aparatur di lingkungan pemprov sulut,"tandasnya.

Sebelumnya, Kepala BKD Sulut Roy M Tumiwa menjelaskan, pelaksanaan psykotes ini merupakan hasil penjabar dari pelaksanaan Rakorev pada 14 Februari 2013 lalu, dimana Gubernur Dr. Sinyo Harry Sarundajang dalam arahannya terkait dengan 8 prioritas pembangunan sulut, salah satunya disebutkan, reformasi birokrasi (penataan birokrat) dan tata kelola pemerintahan yang baik. Inilah alasan sehingga dilaksanakan kegiatan ini.

"Sedangkan tujuannya, untuk memotivasi kerja aparatur sehingga akan memperoleh gambaran ciri kepemimpinan dan kemampuan manajerial, sekaligus mengklarifikasi pekerjaan dan pilihan karir, dimana semuanya akan sangat membantu arah dan pola pengembangan karier baik pejabat maupun pegawai dilingkugan pemprov sulut,"pungkasnya.

Demikian dilaporkan: Alex Terwin