April 12, 2013

Inilah 11 Rekomendasi Rapat Forkopimda


REKOMENDASI
RAPAT FASILITASI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI UTARA DAN MUSPIDA KABUPATEN/KOTA
HOTEL NOVOTEL MANADO, 10-11 APRIL 2013

1.    DALAM RANGKA MENJAGA STABILITAS KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, MAKA PERLU SENANTIASA DIKEMBANGKAN KOMUNIKASI DAN KOORDINASI ANTAR PIMPINAN DAERAH MELALUI EFEKTIFITAS PELAKSANAAN FORUM MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH SECARA BERKALA UNTUK MENGANTISIPASI BERBAGAI ISU STRATEGIS YANG BERKEMBANG DI WILAYAH.

2.    SULAWESI UTARA DIKENAL DENGAN DAERAH YANG AMAN, NAMUN DEMIKIAN SIKAP KEWASPADAAN DAN ANTISIPATIF TERHADAP BERBAGAI KONDISI YANG BERKEMBANG DIWILAYAH HARUS TETAP DILAKUKAN. UNTUK ITU SETIAP APARAT PEMERINTAH DI BERBAGAI LINI SAMPAI TINGKAT DAERAH PERLU MELAKUKAN TINDAKAN ANTISIPASI DAN PENCEGAHAN TERHADAP KASUS/KONFLIK YANG MENONJOL, DAN JANGAN SAMPAI ADA PEMBIARAN.

3.    DALAM  MENUNJANG PEMILUKADA DI 5 KABUPATEN/KOTA DALAM WAKTU DEKAT, MAKA PILKADA AMAN DAN DAMAI MENJADI KOMITMEN BERSAMA DAN HARUS DITINDAK LANJUTI OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA MAUPUN APARAT KEAMANAN.

4.    DALAM RANGKA TINDAK ANTISIPASI, KEWASPADAAN DAN PENCEGAHAN TERHADAP GANGGUAN STABILITAS DAN BENCANA, MAKA SETIAP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PERLU MELAKUKAN PENDATAAN DAN MENYUSUN PETA TITIK-TITIK DAERAH  RAWAN KONFLIK DAN RAWAN BENCANA DI DAERAH MASING-MASING, DAN DITITIK-TITIK RAWAN TERSEBUT PERLU DIBANGUN POS-POS PENGAMANAN TERPADU YANG AKAN DIDUKUNG ANGGARAN APBD PROVINSI.

5.    PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA AKAN MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH JERMAN UNTUK PENCEGAHAN DAN PEMANFAATAN ECENG GONDOK. UNTUK ITU PERLU SEGERA DITINDAK LANJUTI OLEH INSTANSI TERKAIT DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA.


6.    PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA AGAR DAPAT MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (JALAN, JEMBATAN, IRIGASI, DLL) DI DAERAH MASING-MASING UNTUK MEMBUKA AKSES MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN-KEGIATAN EKONOMI PRODUKTIF DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, DAN TETAP MENGKOORDINASIKAN DENGAN PEMERINTAH PROVINSI HAL-HAL YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN PROVINSI ATAU LINTAS KABUPATEN/KOTA.

7.    UNTUK DAERAH-DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG KEKURANGAN PERSONIL BERUPA SARANA PRASARANA/INFRASTRUKTUR KEAMANAN, MAKA PERLU DITINDAK LANJUTI SEGERA DENGAN PENYUSUNAN  RENCANA KEBUTUHAN DAN MENGKOORDINASIKAN/MENYAMPAIKAN KE INSTANSI TERKAIT DALAM HAL INI KAPOLDA DAN KOMANDAN KOREM.

8.    PERCEPATAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN, PELAYANAN PUBLIK DAN DAYA SAING DAERAH MERUPAKAN KOMITMEN DAN PERJUANGAN BERSAMA PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA. HAL TERSEBUT HANYA DAPAT DICAPAI DENGAN PEMBERIAN OTONOMI KEPADA DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN. DISINILAH LETAK PENTING DAN STRATEGISNYA PROSES USUL PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU, PROVINSI BOLAANG MONGONDOW RAYA, PROVINSI NUSA UTARA, KOTA LANGOWAN, KABUPATEN MINAHASA TENGAH, KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENGAH, KOTA TAHUNA, KABUPATEN TABUKAN. UNTUK PERCEPATAN PROSES TERSEBUT MAKA PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERKAIT UNTUK SEGERA MEMPERCEPAT PROSES PENGUSULAN DAERAH OTONOM BARU TERSEBUT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2007.

9.    PERMASALAHAN BATAS WILAYAH MITRA-MINAHASA, BOLSEL-BOLTIM, BOLMUT-BPOLMONG DAN KOTA KOTAMOBAGU, DLL, AGAR MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TERKAIT UNTUK SEGERA DILAKUKAN PEMBINAAN PENYELESAIAN KESEPAKATAN  DENGAN DIFASILITASI PEMERINTAH PROVINSI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

10. DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH UNTUK MENCAPAI ‘GOOD GOVERNANCE AND  CLEAN GOVERNMENT, MAKA TERKAIT PEMBERANTASAN KKN HARUS DIIMPLEMENTASIKAN ANTARA LAIN MELALUI PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN, PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PENEGAKAN HUKUM.

11. RAPAT KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KEDEPAN AKAN DIGILIR PELAKSANAANNYA DI KABUPATEN/KOTA SESUAI KETERSEDIAANNYA SARANA.

BAGIKAN KE: