 |
| Gubernur Sulut Dr. SH. Sarundajang |
MANADO - Gubernur Sulut Dr. SH. Sarundajang menyatakan, pemda Kabupaten dan Kota, jangan lakukan pembiaran terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi Pemda dan masyarakat, segera dicari solusi. Hal tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Sulut, saat memimpin Rapat Forum Asisten Pemerintahan dan Kesra se Provinsi Sulut Rabu (17/4) Kemarin, bertempat di ruang rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Sulut.
Menurut Asisten 1, rapat koordinasi ini dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi rapat fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi sulawesi utara dan muspida kabupaten/kota, yang dilaksanakan pada tanggal 10-11 april 2013, di Hotel Novotel Manado.
Rapat ini merupakan forum komunikasi dan informasi antar asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat se provinsi Sulut, untuk merespons berbagai permasalahan terkini yang terjadi di Kabupaten/Kota se Sulut.
Rapat yang dihadiri oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Humas, serta semua para Asisten Pemerintahan dan Kesra serta Kabag Pemerintahan se Provinsi Sulut, dan para kepala bagian di lingkup Biro Pemerintahan dan Humas membahas perkembangan terakhir tentang permasalahan pemerintahan yang dihadapi kabupaten dan kota, terutama antara lain masalah pemekaran, batas wilayah, E.KTP, mapalus kamtibmas.
Menurut mantan Penjabat Bupati Minahasa Selatan ini, Gubernur Sulut Dr. SH. Sarundajang sangat mengharapkan kerjasama, koordinasi dan sinergitas antara pejabat kab kota dalam menyikapi berbagai keluhan masyarakat.
"Jangan lakukan pembiaran, karena hal ini dapat menyakiti masyarakat. Lakukan koordinasi tindak lanjut antara pemerintahan, pendekatan ke masyarakat, agar semua bisa terselesaikan," ujar Onibala mengutip penyampaian Gubernur SHS.
Lanjut Onibala, masalah perbatasan perlu diperhatikan secara serius, khususnya di daerah yang akan dimekarkan.
"Mari duduk dan dialog bersama mencari solusi, selanjutnya turun lapangan untuk kepastian titik batas. Pak Gubernur mengharapkan keseriusan dan kearifan Pemda kab kota, untuk membicarakan dengan masyarakat di wilayah perbatasan. Kab/Kota di Bolmong Raya perlu bersinergi menyelesaikan masalah batas, demikian juga batas antar minahasa dan bitung, minut dgn manado, minahasa induk dengan tomohon. Khususnya wilayah bolmong, urgensi penyelesaian batas, terkait erat dengan persiapan usulan pemekaran provinsi Bolaang Mongondow Raya dan Kabupaten Bolaang Mongondow Tengah,"urai Onibala.
Terkait dengan masalah batas, Onibala mengingatkan kab kota yang akan dimekarkan atau diusulkan sebagai Daerah Otonom Baru, secara cepat mempersiapkan usulan-usulan pembentukan DOB sesuai aturan yang berlaku.
Untuk efektivitas komunikasi dan informasi antara Pemerintah provinsi dan Kabupaten/kota, digagas pula pengembangan sistem kehumasan dan hubungan media, pengembangan jaringan website pemda, serta standarisasi kerjasama media.
Hal ini dipandang penting agar informasi pembangunan kabupaten/kota dapat diketahui pemerintah provinsi, demikian pula sebaliknya informasi pembangunan pemprov dapat diketahui pemda kab kota. Dalam dialog Onibala, menjelaskan pula pentingnya masing-masing daerah melakukan deteksi dan cegah dini berbagai potensi kerawanan dan konflik di daerah yang dapat mengganggu kamtibmas.
Seiring dengan itu, dimintakan untuk tetap menjaga tetap berfungsi organisasi Mapalus Kamtibmas dan penyadaran program Brenti Jo Bagate. Para Asisten 1 Kabupaten Kota se Sulut, memberi apresiasi atas pelaksanaan rapat koordinasi ini, yang kelak diharapkan terbentuk forum koordinasi asisten dan kabag pemerintahan se provinsi yang selalu mengkaji dan membahas serta mengkoordinasikan berbagai permasalahan pemerintahan di Kabupaten dan Kota.
Reporter: Alex Terwin
Editor: Ferlyando Sandala
.jpg)
