 |
| Puluhan Taruna AMI Bitung hanya bisa berdiri di luar gedung Deprov Sulut Sario |
"Kami curiga ini sudah ada kongkalingkong antara anggota dewan dengan pihak sekolah AMI Bitung sebab kami dengar sudah ada pertemuan tertutup antara Direktur AMI Freety Poluakan dengan anggota dewan sulut khususnya komisi empat. Padahal, agenda yang sudah disepakati bersama saat pertemuan sebelumnya adalah anggota komisi empat akan datang berkunjung ke sekolah AMI di Bitung, Selasa 26 Maret untuk meninjau keadaan sekolah, namun hingga siang menjelang sore kami tunggu tak satupun anggota komisi empat yang muncul di sekolah, akhirnya kami putuskan untuk datang ke kantor dewan ini," tutur Don salah satu Taruna Bitung.
Tak bisa menemui anggota dewan para Taruna AMI Bitung tidak kemudian patah arang, mereka berjanji akan datang kembali ke gedung DPRD Sulut sampai mereka bisa ikut ujian, termasuk nanti menemui salah satu pendiri sekolah AMI Bitung Gubernur DR SH Sarundajang.
"Jika tak ada solusi, kami akan beramai-ramai menemui pak gubernur untuk meminta kejelasan terkait status AMI Bitung. Sebab dulu untuk meningkatkan status Bitung dari kota administratif menjadi kota BItung salah satu persyaratan adalah sekolah AMI Bitung kenapa sekarang setelah sudah tercapai tujuan itu, AMI Bitung seperti ditelantarkan," papar Jefry yang juga Taruna AMI Bitung.
Pengamat pemerintahan Taufik Tumbelaka menyayangkan ketidakhadiran anggota dewan khususnya empat yang hadir di kantor sebab di saat ada masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi tak ada wakil rakyat yang bisa mereka temui.
"Ini sangat memealukan dan kedepan harus dipikirkan untuk sistem absensi dari anggota dewan, kasihan anak-anak muda tunas bangsa ini yang jauh-jauh datang dari Bitung untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait pendidikan tidak ada seorangpun anggota dewan komisi empat yang berada di kantor," tukas Tumbelaka.
Tumbelaka menegaskan bahwa persoalan yang membelit di sekolah AMI Bitung adalah persoalan masyarakat Sulut pada umkumnya dan mendesak campur tangan pemerintah dalam hal ini Pemprov Sulut untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Ini sangat ironis di daerah lain sangat susah untuk dibuka sekolah seperti AMI BItung di Sulut sekolah maritimnmya sudah menjadi ikon Bumi Nyiur Melambai malah dibiarkan.
"AMI Bitung ini ikon sudah menjadi ikon Sulut, warga Sulut akan sangat dirugikan jika sekolah ini harus dibubarkan alias hilang, karena generasi muda yang akan sekolah menjadi pelaut harus ke luar daerah. "Saat ini masih banyak taruna-taruna yang juga belum ikut ujian negara yang nasib mereka juga tidak jelas bagaimana di AMI Bitung," urainya.
Diberitakan sebelumnya persoalan ijin akreditrasi AMI Bitung sudah berakhir sejak 2008 silam akibatnya para taruna AMI Bitung belum bisa mengikuti ujian negara untuk mendapatkan ijazah. Padahal, para Taruna ada yang sduah bersekolah sejak 2001 lalu tetapi terkendala untuk menamatkan studinya karena ijin akreditasi yang belum diperpanjang pihak sekolah AMI Bitung di Departemen Perhubungan Laut.
"Ini sangat memalukan, apalagi saat ini Menteri Perhubungan adalah orang Sulut pak EE Mangindaan, kemudian muncul kasus seperti ini, apa gunanya meteri perhubungan orang Sulut jika masalah ijin sekolah AMI saja tak bisa diselesaikan," sergah sejumlah Taruna yang sudah kesal karena tak bisa menemui para legislator di Komisi IV Deprov Sulut.
Sumber: Manadoinside.com
Editor : Ferlyando Sandala
