 |
Sekretaris DPD Golkar Muchlas Kurniawan.
|
PROBOLINGGO - Aparat Satpol Kota Probolinggo, Jawa Timur dan kader Golkar setempat terlibat perang mulut di depan Makodim Probolinggo, Senin (6/5).
Perang mulut dipicu tindakan Satpol PP yang mencopot bendera Golkar di sepanjang jalan protokol, mulai kawasan Ketapang hingga depan Makodim setempat. Pertikaian yang semakin menjadi memaksa pihak Satpol PP untuk mengajak pengurus Golkar berdialog.
Masing-masing pihak ngotot dengan pendapat dan pendiriannya. Menurut anggota Provost Satpol PP, Fadol, pencopotan bendera itu dilakukan karena bendera itu dipasang tanpa izin Pemkot, dan letaknya berada di jalan protokol, yakni Jalan Panglima Sudirman. Akibatnya, jika ada bendera parpol di jalan protokol, apapun partainya, tetap akan dicopot.
"Jadi bendera parpol itu memang dilarang dipasang di jalan protokol. Kalau ada bendera parpol, ya kami copot. Itu melanggar estetika dan peraturan. Bendera Golkar yang kami copot sebanyak 150 buah. Boleh dipasang jika hanya sementara dan sudah izin ke Wali Kota," kata Fadol.
Sementara, Sekretaris DPD Golkar Muchlas Kurniawan menganggap, Satpol PP tidak berhak mencopot bendera Golkar tersebut karena Golkar setempat sudah memberi pemberitahuan kepada Wali Kota Probolinggo, dengan tembusan kepada Badan Pelayanan Perijinan dan Satpol PP.
Muchlas membantah bahwa bendera parpol itu adalah alat peraga. Menurutnya, bendera bukan termasuk alat peraga, jadi boleh dipasang. Yang termasuk alat peraga adalah baliho dan banner. "Bendera parpol itu dipasang karena Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie akan ke Probolinggo. Tapi, setelah pertemuan dengan Satpol PP tadi, disepakati bendera Golkar akan dipasang lagi," kata Muchlas.
Sumber: Kompas
Editor: Ferlyando
