 |
| Inilah Surat Palsu Seks bebas. |
"Surat itu palsu," jelas Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Abdul Rakhman Baso saat ditemui di Kantor Pos Indonesia, Jalan Cilaki, Kota Bandung, Rabu (29/5/2013).
Pihaknya, sambung Abdul, sudah mengkonfirmasi kepada kepala kantor yang namanya tercantum dalam surat perintah tersebut. Orang bersangkutan, menurut Abdul, menangkis tuduhan sebagai pembuat surat.
"Sudah kami kroscek. Dia menyatakan tanda tangan dalam surat tersebut palsu. Itu bukan tanda tangannya," kata Abdul.
Abdul menduga kuat kop surat dan stempel berlogo Pemkot Bandung pada surat palsu itu merupakan duplikasi.
Dalam surat tertanggal 31 Januari 2013, Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah (Perpusda) Dr H Muhammad Anwar memerintahkan sejumlah PNS mengikuti ritual seks bebas di tempat tertentu. Di lampiran, ada 10 nama berikut Nomor Induk Pegawai (NIP), jabatan, dan pasangan seks bebas di kamar tertentu.
Di dokumen lain, ada perempuan PNS yang mendapat piagam penghargaan terkait ritual itu. Tak disebutkan, apa 'prestasi' perempuan itu sehingga layak mendapatkan piagam. Anwar membantah mengeluarkan surat itu. "Itu fitnah!" katanya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda geram atas isu surat perintah seks bebas yang diduga diedarkan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung. Ayi memastikan surat tersebut palsu dan terindikasi teror kepada Pemkot Bandung.
"Itu teror. Palsu. Tetapi rawan kalau muncul. Itu tidak benar," ucap Ayi usai ground breaking Saluran Kabel Serat Optik Bersama Bawah Tanah (Ducting Bersama) Kota Bandung di BIP Jalan Merdeka, Rabu (29/5/2013).
Menurut Ayi, ia memang pernah mendengar isu tersebut. Informasi diperoleh dari pihak kepolisian sejak beberapa bulan lalu. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (Perpusda) Kota Bandung Muhammad Anwar pun sudah pernah dimintai keterangannya oleh Pemkot Bandung.
"Kepala Dinas telah dipanggil oleh Pak Wali. Selain itu, ia juga sudah diinvestigasi Kapolrestabes Bandung, dan itu tidak benar," tegasnya.
Ayi menilai kasus tersebut merupakana bagian dari sabotase yang dilakukan oleh oknum-oknum di luar lingkungan Pemkot Bandung.
"Nama-nama itu memang ada. Tapi kemudian disabotase oleh oknum-oknum tertentu dengan menggunakan kop surat maupun identitas arsip daerah," jelasnya.
Kepala Perpusda Muhammad Anwar juga membantah mengeluarkan surat perintah ritual seks bebas tertanggal 31 Januari 2013 tersebut. Menurut dia, surat tersebut palsu. "Itu fitnah!" katanya.
Sumber: dc
Editor: Ferlyando
.jpg)
