BOLMONG - Kotamobagu, 30 April 2013 Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan PBB-P2 menjadi pajak daerah, akan segera diberlakukan oleh Pemkab Bolaang Mongondow tahun 2014 mendatang berdasarkan Undang Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perda Kabupaten Bolmong Nomor 12 tahun 2010 tentang PBB-P2. Olehnya dalam upaya menguatkan pelaksanaan UU tersebut Pemkab Bolmong yang bekerjasama dengan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu gelar sosialisasi pelaksanaan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah dan retribusi daerah.
Agenda ini dibuka oleh Wakil Bupati Yanny R Tuuk STh di restoran Lembah bening Sinindian selasa (30/4) yang turut dihadiri Anggota Komisi XI DPR RI asal Sulut Ir Edwin Kawilarang, Anggota Deprov Sulut Dr Victor Mailangkay SH MH, Kasubdit Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Sukarni M Amin SH MA, Sekdakab Bolmong Drs Farid Asimin MAP, kepala KPP Pratama Kotamobagu yang di wakili Albert K Pandelaki, sejumlah Kepala SKPD lingkup Pemkab Bolmong, para camat dan sangadi se Kabupaten Bolmong serta peserta sosialisasi.
Wabup dalam sambutan pemerintah menyampaikan adanya pengalihan PBB-P2 menjadi pajak yang di kelolah oleh daerah mulai tahun 2014 mendatang, memberikan motivasi bagi para camat dan sangadi serta dinas terkait untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah –PAD. Olehnya semua pihak harus dapat melasanakan kewajiban untuk mengelola PBB-P2 di Bolmong dengan harapan agar Kemenkau RI melalui Ditjen Pajak senantiasa memberikan arahan dalam pelaksanaanya baik secara teknis maupun aplikasi dilapangan.
“Pemerintah daerah akan melakukan pemutakhiran data nilai jual Objek Pajak-NJOP serta menyiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” ujar Wabup
Sementara itu Anggota Komisi XI DPR RI Edwin Kawilarang yang turut memberikan materi dalam sosialisasi tersebut menuturkan, salah satu kebijakan daerah yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah menetapkan pajak bumi dan bangunan perkotaan pedesaan menjadi pajak kabupaten kota. Dimana kedua jenis pajak tersebut layak untuk ditetapkan menjadi pajak daerah karena memenuhi kriteria suatu pajak daerah antara lain ditinjau dari aspek lokalitas, hubungan antar pembayar pajak dan yang menikmati manfaat pajak. Sehingga pemerintah daerah diharapkan untuk segera menyusun dasar hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak sesuai ketentuan yang ada.
Sosialisasi yang berlangsung sehari tersebut menjadi arena diskusi yang alot antara para camat dan sangadi yang menuntut adanya sosialisasi ditingkatan masyarakat secara intens serta berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengalihan PBB-P2 sehingga baik pemerintah maupun masyarakat teribat dalam proses perumusan kebijakan PBB-P2 dan mengontrol penggunaan dan penerimaan objek dan subjek / wajib pajak.
Reporter: Alex Terwin
Editor: Ferlyando Sandala
Agenda ini dibuka oleh Wakil Bupati Yanny R Tuuk STh di restoran Lembah bening Sinindian selasa (30/4) yang turut dihadiri Anggota Komisi XI DPR RI asal Sulut Ir Edwin Kawilarang, Anggota Deprov Sulut Dr Victor Mailangkay SH MH, Kasubdit Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Sukarni M Amin SH MA, Sekdakab Bolmong Drs Farid Asimin MAP, kepala KPP Pratama Kotamobagu yang di wakili Albert K Pandelaki, sejumlah Kepala SKPD lingkup Pemkab Bolmong, para camat dan sangadi se Kabupaten Bolmong serta peserta sosialisasi.
Wabup dalam sambutan pemerintah menyampaikan adanya pengalihan PBB-P2 menjadi pajak yang di kelolah oleh daerah mulai tahun 2014 mendatang, memberikan motivasi bagi para camat dan sangadi serta dinas terkait untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah –PAD. Olehnya semua pihak harus dapat melasanakan kewajiban untuk mengelola PBB-P2 di Bolmong dengan harapan agar Kemenkau RI melalui Ditjen Pajak senantiasa memberikan arahan dalam pelaksanaanya baik secara teknis maupun aplikasi dilapangan.
“Pemerintah daerah akan melakukan pemutakhiran data nilai jual Objek Pajak-NJOP serta menyiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” ujar Wabup
Sementara itu Anggota Komisi XI DPR RI Edwin Kawilarang yang turut memberikan materi dalam sosialisasi tersebut menuturkan, salah satu kebijakan daerah yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah menetapkan pajak bumi dan bangunan perkotaan pedesaan menjadi pajak kabupaten kota. Dimana kedua jenis pajak tersebut layak untuk ditetapkan menjadi pajak daerah karena memenuhi kriteria suatu pajak daerah antara lain ditinjau dari aspek lokalitas, hubungan antar pembayar pajak dan yang menikmati manfaat pajak. Sehingga pemerintah daerah diharapkan untuk segera menyusun dasar hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak sesuai ketentuan yang ada.
Sosialisasi yang berlangsung sehari tersebut menjadi arena diskusi yang alot antara para camat dan sangadi yang menuntut adanya sosialisasi ditingkatan masyarakat secara intens serta berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengalihan PBB-P2 sehingga baik pemerintah maupun masyarakat teribat dalam proses perumusan kebijakan PBB-P2 dan mengontrol penggunaan dan penerimaan objek dan subjek / wajib pajak.
Reporter: Alex Terwin
Editor: Ferlyando Sandala
.jpg)
