Ramdhani Ingatkan ketua DPRD Sulut Agar Tidak Campuri Urusan Fraksi Lain

Benny Ramdhani Anggota DPRD Sulut. 

MANADO - Perkataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Meiva Salindeho Lintang bahwa hanya Fraksi Partai Golkar (FPG) dan Fraksi Partai Demokrat (FPD) yang membahas rapat pergeseran anggaran bersama TAPD hingga akhir yang berarti hanya ke-dua Fraksi ini yang berkomitmen untuk masyarakat, mendapat tanggapan yang pedas dari Anggota DPRD Sulut, Fraksi Partai Demokrasi indonesia Perjuangan (PDIP), Benni Ramdhani.

Ditemui di kantor Dewan, Selasa (28/5/2013), Ramdhani mengatakan bahwa pernyataan yang dilakukan oleh Ketua DPRD yang notabane dari Partai lain sangat tidak etis.

Urusan apakah Fraksi atau anggota Partai lainnya yang berpihak kepada rakyat, memiliki konsen terhadap persoalan-persoalan publik, bukan hak Ketua DPRD untuk menilai. Sebab itu menjadi urusan dari partai sendiri, menjadi urusan konstituen partai, dan menjadi urusan publik yang menilai.

"Ini pernyataan yang tidak etis dan salah kaprah yang saya bisa katakan persoalan laut yang dibawa ke darat. Janganlah ibu meiva persoalan laut di bawa di darat. Ini hanya sebuah statman politik untuk mendelegitimasi Fraksi PDIP, jangan-jangan ini ada kaitan dengan pilkada sitaro," kecam Brani panggilan akrabnya.

Ia juga mengingatkan agar Ketua DPRD Sulut tidak mencampuri Urusan PDIP perjuangan yang jelas-jelas berasal dari partai lain. Apalagi sampai pada urusan menilai sampai pada urusan Fraksi PDIP peduli kepada rakyat atau tidak.

"Ini jelas-jelas upaya mendelegitimasi dan ini juga adalah upaya yang jelas-jelas mengibarkan bendera perang. Bagi Fraksi PDIP siapapun yang sudah mengibarkan bendera perang pasti akan dilayani dengan segala konsekwensi dan resiko politik apapun yang terjadi digedung ini," tandas Calon DPD RI ini.

Editor: Ferlyando