 |
| (dari kiri) Bendahara PKS Mahfuzi Abdurrahman, Sekjen PKS Taufik Ridol, Presiden PKS yang baru Anis Matta, Ketua Dewan Syuro PKS KH. Hilmi Aminuddin, dan Ketua Majelis Pertimbangan Untung Wahono, dalam konferensi pers di DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakarta, Jumat (1/2). TEMPO/Seto Wardhana. |
JAKARTA - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Refrizal, mengaku tak tahu persis kebutuhan dana kampanye partainya untuk Pemilihan Umum 2014. Tapi dia memperkirakan dana yang dihimpun bisa lebih dari Rp 2 triliun. “Kami punya 33 pengurus provinsi dan hampir 500 pengurus kabupaten. Mungkin saja mencapai Rp 2 triliun,” kata Refrizal di gedung DPR, kemarin.
Menurut dia, partainya mewajibkan semua kader menyumbangkan penghasilannya untuk PKS. Termasuk para anggota DPR, kalangan profesional seperti pengusaha dan guru, serta para menteri yang ada di kabinet. Semakin besar penghasilan, sumbangannya pun makin besar. PKS, kata Refrizal, tak menargetkan jumlah dana kampanye. Semua sumbangan yang diperoleh akan diaudit oleh akuntan publik.
Sebelumnya, tersangka pembobol Bank Jabar-Banten, Yudi Setiawan, mengaku menyerahkan uang miliaran rupiah untuk petinggi PKS lewat Ahmad Fathanah, tersangka kasus suap izin impor daging sapi bersama Luthfi Hasan Ishaaq, bekas Presiden PKS. Menurut Yudi, Luthfi, yang mengunjungi kantornya pada 12 Juli 2012, menargetkan menghimpun dana Rp 2 triliun untuk kepentingan pemilu.
Seperti tertulis dalam laporan utama majalah Tempo edisi pekan ini, duit itu direncanakan didapat melalui sejumlah proyek. Luthfi menugaskan Yudi menggarap sejumlah proyek, antara lain pengadaan benih kopi dan teh senilai Rp 189 miliar serta alat laboratorium pertanian senilai Rp 100 miliar. Saat mengurus tender, kata Yudi, Fathanah dan Luthfi mulai meminta duit. Kuasa hukum Luthfi, Zainudin Paru, mengatakan kliennya belum mau menanggapi pernyataan Yudi.
Kebutuhan dana Rp 2 triliun itu jauh melonjak ketimbang penerimaan dana kampanye Pemilihan Umum 2009 yang dilaporkan PKS ke Komisi Pemilihan Umum. Pada 2009, PKS melaporkan hanya menerima Rp 36,5 miliar.
Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Ade Irawan, menilai tak mungkin PKS hanya mengumpulkan dana dari kadernya. Berdasarkan penelitian ICW, dana yang dihimpun PKS dari para kadernya tak lebih dari Rp 50 miliar. Jumlah itu terlalu kecil dibandingkan dengan kebutuhan partai. Menurut Ade, sangat mungkin PKS menghimpun dana dengan menggunakan kekuasaan mereka di DPR dan kementerian. Caranya, dengan menjual proyek kepada pengusaha yang menyumbang partai.
Refrizal membantah anggapan bahwa partainya mencari sumbangan dengan menyalahgunakan kekuasaan di DPR dan kementerian. PKS, kata dia, sangat selektif menerima sumbangan. Bendahara Umum PKS, Mahfudz Abdurrahman, mengatakan partainya hanya menerima sumbangan dari kader. Dia menyangkal ada duit dari orang seperti Fathanah masuk ke rekening partai. “Tidak ada,” katanya.
Sumber :
Tempo
Editor :
Ferlyando
