 |
| Menteri Perekonomian Hatta Rajasa ditemani Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Armida Alisjahbana serta menteri kabinet Indonesia Bersatu jilid kedua saat memberikan konferensi pers kenaikan harga BBM bersubsidi di kantor Kementerian Perekonomian Jakarta, Jumat (21/6/2013). |
Program pertama adalah Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (PPPS), yang terdiri dari beasiswa siswa miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), dan beras miskin (raskin). Sementara itu, program kedua adalah program khusus, yakni Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan infrastruktur dasar.
Beasiswa siswa miskin ditingkatkan menjadi 16,6 juta siswa. "Peningkatan unit cost per siswa per tahun masing-masing Rp 450.000 per tahun untuk siswa SD atau sederajat, Rp 750.000 per tahun untuk siswa SMP atau sederajat, Rp 1 juta per tahun untuk siswa SMA atau sederajat, ditambah bantuan buku, seragam, dan alat tulis," kata Armida.
Sementara PKH diberikan untuk 2,4 juta rumah tangga sangat miskin. "Bantuannya ditingkatkan rata-rata Rp 1,8 juta per rumah tangga sangat miskin per tahun," katanya.
Terkait raskin, pemerintah memberikannya kepada 5 juta jiwa sasaran. Alokasinya pun ditingkatkan menjadi tiga bulan. "Bantuan ini disalurkan pada bulan Juni dan Juli untuk penyesuaian dan menghadapi hari besar, dan bulan September untuk mengantisipasi masa paceklik," kata Armida.
BLSM diberikan kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran sebesar Rp 150.000 per bulan. "Bantuan diberikan selama 4 bulan," katanya. Total dana untuk BLSM mencapai Rp 9,7 triliun. Angka ini terdiri dari Rp 9,32 triliun, selebihnya digunakan untuk biaya operasional pengiriman kartu.
Sementara itu, nilai bantuan infrastruktur dasar mencapai Rp 7,25 triliun. Hal ini mencakup Program Percepatan Perluasan Pembangunan Sistem Air bagi 1,6 juta penduduk dan perbaikan irigasi kecil untuk 4.000 desa.
Secara terpisah, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, pihaknya menganggarkan dana kompensasi BBM untuk membangun infrastruktur dasar dengan jumlah sekitar Rp 9 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp 6 triliun sudah ada perencanaan detailnya, sementara sisanya belum.
Dana Rp 6 triliun itu akan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar, misalnya jalan, jembatan, dan saluran air di 9.818 desa, 3.600 kelurahan, dan 35 ibu kota kecamatan. Pembangunan itu, kata Djoko, akan membuka lapangan pekerjaan sebanyak 2,5 juta. ”Pembangunan itu memberi manfaat kepada sekitar 33 juta orang,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menyatakan, BLSM siap disalurkan secara bertahap mulai Sabtu (22/6/2013). Penyaluran BLSM dilakukan setelah adanya keputusan Presiden untuk menaikkan harga BBM.
Penyaluran BLSM akan dilakukan oleh PT Pos Indonesia segera setelah kenaikan harga BBM resmi diumumkan. Untuk tahap pertama, penyaluran akan dilakukan di 12 kota besar, misalnya Jakarta, Denpasar, dan Palembang.
Para penerima BLSM harus memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang dibagikan secara bertahap pada bulan ini. Kementerian Sosial dikatakan telah membagikan sekitar 7-8 juta KPS atau separuh dari total orang yang berhak menerima kartu itu. Pembagian KPS diperkirakan selesai pada 30 Juni.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pada tahap permulaan, BLSM bakal disalurkan di 12 kota besar.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan sudah memberi perintah kepada kepala daerah untuk mendukung penyaluran BLSM. ”Saya minta dukungan semua kepala daerah untuk menaati dan mendukung demi kelancaran dan mengatasi persoalan-persoalan kalau ditemukan di lapangan,” ujarnya.
Sumber: nkc
Editor: Ferlyando
.jpg)
COMMENTS