June 29, 2013

Pemerintah Bandingkan Harga BBM Indonesia dengan Negara Lain Tidak Etis

Aktivitas pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium di Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) 34-10206, Jakarta, Jumat (12/4/2013). Pemerintah terus membahas langkah yang akan diambil untuk mengurangi subsidi bahan bakar yang membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara. 
JAKARTA - Ketua Penelitian Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Syafrudin, meminta pemerintah tidak membanding-bandingkan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan harga BBM negara lain.

Menurut pria yang akrab disapa Puput itu, Pemerintah Indonesia kerap berbicara ke publik kalau tarif BBM yang diterapkan di Indonesia paling murah apabila dibandingkan dengan negara maju maupun berkembang lainnya.

"Tidak etis kalau pemerintah selalu memberi kesan BBM bersubsidi di sini paling murah dibandingkan dengan negara lain," kata Puput di dalam diskusi publik Subsidi BBM dan Kejahatan Konstitusi, di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (28/6/2013).

Puput mengatakan, tarif BBM yang diterapkan negara lain lebih mahal karena diimbangi dengan kualitas yang tinggi. Ia memberikan contoh, harga bensin di Amerika Serikat dipatok dengan 3,9 dollar AS atau setara dengan Rp 8.900 per liter. Namun, BBM yang dijual AS berkualitas kategori 4 berdasarkan standar  World Wide Fuels Charter (WWFC).

WWFC menetapkan kualitas BBM dengan kategori 1,2,3,4, di mana semakin tinggi angka penanda kategori, maka kualitasnya juga semakin baik. BBM kualitas tersebut untuk menggerakkan kendaraan berstandar Euro 4.

"Sedangkan kualitas premium di Indonesia yang sekarang sudah Rp 6.500 per liternya, tidak masuk di kategori 1 pun menurut standar WWFC," kata Puput.

Pemerintah bersama Pertamina, kata dia, menggunakan acuan yang tidak setara kualitas dalam menetapkan tarif BBM bersubsidi. Seharusnya, pemerintah menyesuaikan kualitas BBM (fuels quality adjustment) dengan kebutuhan teknologi sebelum mengambil kebijakan menaikkan tarif BBM.

Saat ini, kata dia, teknologi kendaraan di Indonesia menggunakan Standar Euro 2. Oleh karena itu, ia mengimbau pemerintah bersama Pertamina untuk memenuhi kebutuhan BBM kendaraan standar Euro 2 tersebut dengan meng-upgrade kualitas premium dan solar sehingga memenuhi standar.

"Berarti, ada indikasi subsidi pemerintah selama ini tidak untuk rakyat, tetapi semata-mata mendongkrak keuntungan," ujar Puput.

Ia menyebutkan, apabila pemerintah berniat untuk mengumpulkan uang dari sektor migas, sebaiknya ditempuh dengan cara yang tidak menyusahkan masyarakat.  Ia mencontohkan, pemerintah bisa menerapkan pajak emisi (emission tax, carbon tax) sebagai tambahan pajak BBM yang telah diterapkan.

Selain itu, Puput juga mengimbau agar pemerintah menetapkan tarif BBM sesuai dengan kualitas, mutu, dan sumber crude oil.


Sumber: bkc
Editor: Ferlyando

BAGIKAN KE:

PENULIS :

0 komentar: