DPRD Sulut Paripurnakan Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2012

Gubernur, Ketua DPRD Sulut, Wakil Ketua DPRD Sulut dan Sekretaris DPRD Sulut dengarkan penyampaian Fraksi - fraksi. 

MANADO - DPRD Provinsi Sulawesi Utara kembali menunjukkan sinergitas bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyatukan pola tindak dan pola pikir guna menghasilkan efektivitas kinerja yang berimplikasi terhadap pembangunan di Bumi Nyiur Melambai ini.

Hal tersebut terlihat dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2012 pada Kamis (18/7/2013), dimana enam Fraksi DPRD menyatakan persetujuan terhadap Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang saat menyampaikan sambutan di Rapat Paripurna DPRD Sulut. 

Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Pdt. Meiva Salindeho-Lintang, S.Th, enam fraksi secara bergantian menyampaikan pendapat akhir masing-masing fraksi. Diawali oleh Drs Steven O.E Kandou dari fraksi PDI-Perjuangan, disusul secara bergantian Raski A. Mokodompit, SH dari Fraksi Golkar, Drs. Idrus Mokodompit dari Fraksi Partai Demokrat, Feronika F. Ponto dari Fraksi Barisan Indonesia Raya, Hi. Djafar Alkatiri, MM, MPdI dan ditutup oleh Drs. Paul Tirayoh, MBA dari Fraksi Partai Damai Sejahtera.

Sekretaris DPRD Sulut, Jhon Palandung saat menyampaikan laporan. 

Keenam Fraksi menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui SKPD-SKPD terkait, guna peningkatan kinerja agar lebih optimal lagi, diantaranya yakni dalam Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan dimana terdapat SILPA yang mencapai Rp.252.904.042.167 dianggap merupakan kelemahan karena belum mampu menyerap anggaran yang sudah ditetapkan.

Sedangkan Fraksi Golkar menghimbau kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar terus melakukan pengawasan terhadap harga Sembako agar tetap stabil dan dapat diperoleh oleh masyarakat terlebih menjelang hari raya keagamaan umat islam Idul Fitri, Fraksi Demokrat mengingatkan kepada pihak eksekutif agar secara konsisten mengawasi penyaluran BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) agar tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Fraksi PDI-P DPRD Sulut yang dibacacakan oleh Steven Kandow menyetujui Pertanggungjawaban APBD Tahun 2012 di Rapat Paripurna DPRD Sulut. 

Lain hal lagi dengan Fraksi Barindra yang menghimbau kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara agar berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi terkait pembangunan jalan tol manado-bitung, Fraksi Persatuan Nasional menghimbau kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terkait pemberian bea siswa agar lebih fokus terhadap pemberian bea siswa S2 dan S3 sedangkan bea siswa S1 bisa diserahkan tanggung-jawabnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan Fraksi PDS menyorot pembentukan Peraturan Daerah Penyertaan Modal Bank Sulut agar segera diusulkan kepada DPRD Provinsi Sulawesi Utara untuk dibahas.

Fraksi Golkar DPRD Sulut yang dibacacakan oleh Raski Mokodompit menyetujui Pertanggungjawaban APBD Tahun 2012 di Rapat Paripurna DPRD Sulut. 

Gubernur Sulawesi Utara DR. S.H Sarundayang yang menghadiri langsung Rapat Paripurna ini, juga memberikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Sulawesi Utara atas sumbangsih yang besar terhadap keberhasilan-keberhasilan yang boleh diraih saat ini demi kemajuan Provinsi Sulawesi Utara.

Fraksi Demokrat DPRD Sulut yang dibacacakan oleh Idrus Mokodompit menyetujui Pertanggungjawaban APBD Tahun 2012 di Rapat Paripurna DPRD Sulut. 

Sebelum keenam fraksi menyampaikan Pendapat Akhir, didahului oleh penyampaian laporan hasil sinkronisasi Komisi-Komisi bersama Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang dibacakan oleh Hi.Farid Lauma,SH. Dalam rapat Paripurna ini juga dibacakan Surat Masuk oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Drs. John Palandung, M.Si, terkait perubahan keanggotaan pada Fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

(Liputan Khusus / Advetorial)