DPRD Sulut Paripurnakan Ranperda Inisiatif DPRD

Ketua DPRD Sulut Meiva Salindeho Lintang terlihat saat memimpin Paripurna di dampingi oleh Wakil Ketua bersama Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang.

Manado - (LIPUTAN KHUSUS).- Setelah melewati tahapan awal pembahasan yang penuh dinamika, akhirnya DPRD Sulut menetapkan Ranperda Tentang Perubahan Perda No. 18 Tahun 2000 tentang penanggulangan mabuk akibat meminum minuman keras berlebihan di provinsi Sulawesi Utara menjadi menjadi Ranperda inisiatif  DPRD dalam rapat paripurna  DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Pdt Meiva Salindeho Lintang S Th, Rabu (26/3/2014) tadi.

Penandatanganan Ranperda Insentif DPRD Sulut oleh Ketua DPRD Sulut dan Wakil Ketua serta Gubernur Sulut.

Dalam Penyampaian penjelasan oleh anggota legislasi DPRD Sulut Mikson Tilaar ST  MSi, Badan Legislasi DPRD Provinsi Sulut mengajukan Ranperda tentang perubahan Perda No. 18 tahun 2000 tentang penanggulanangan mabuk akibat meminum minuman keras berlebihan yang diharapkan pimpinan DPRD dapat mengagendakan pembahasan Ranperda dalam badan musyawarah untuk ditetapkan menjadi Ranperda Inisiatif DPRD Sulut.

Anggota Banda Legislasi, Mikson Tilaar saat menyampaikan penjelasan Perubahan Perda No. 18 Tahun 2000.

Dengan harapan regulasi yang mengatur ini akan menjadi tumpuan bagi pemerintah daerah dan masyarakat sulut untuk menyelesaikan persoalan sekligus sebagai upaya untuk menekan angka kriminalitas serta gangguan kantibmas yang diakibatkan mengkomusumsi minuman beralkohol secara berlebiahan, sehingga badan legislasi sebagai pengusul telah menyususn dan menyelesaikan Ranperda tentang perubahan Perda No. 18 Tahun 2000 yang disertai dengan naskah akademik.

Jajaran SKPD dilingkup Pemerintahan Provinsi Sulut saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Sulut.

Diktetahui rapat paripurna ini dihadiri langsung oleh Gubernur provinsi Sulawesi Utara Drs Sinyo Hary Sarundajang, forum koordinasi pimpinan daerah provinsi sulawesi utara, kepala BPK perwakilan Sulawesi Utara, kepala perwakilan BPKP provinsi Sulawesi Utara, pimpinan perguruan tinggi, kalangan perbankan, LSM serta tokoh masyarakat dan pemuka agama.(Adv)