Presiden Jokowi dan Jerry Massie
Jakarta - Presiden Indonesia terpilih Joko Widodo (Jokowi) dalam menentukan calon menteri di kabinetnya haruslah lulus Standard Operating Procedures (SOP), uji kepatutan dan kelayakan, kredibel, bijak, komunikatif, kreatif, realistis, tidak sukuisme, plural, independen, transparan dan nasionalis. Persyaratannya, dia harus memiliki track record yang baik, mengetahui seputar birokrasi, punya pengalaman organisasi, standar S1, memiliki kemampuan manjerial dan kepemimpinan yang baik, pernah memimpin baik itu lembaga pemerintah, swasta dan institusi pendidikan. Kriteria lainnya, yaitu dikenal, memiliki kemampuan komunikasi yang baik (good communication), pintar bergaul, memiliki terobosan baru, berprestasi, loyal, tidak korupsi, tunduk pada aturan,
bukan radikal dan konservatif, memiliki karakter (strong leadership) yang kuat, right man, right place bukan wrong
man atau sesuai disiplin ilmu, kata Dr Jerry Massie MA Ph.D Direktur Emrus Corner Sulawesi Utara (Sulut).
Selanjutnya jelas Massie, dia punya Emotional Quotient, Spiritual Quotient, Intelectual Quotient yang baik bahkan calon menteri tidak yang pernah bermasalah dengan hukum atau pernah di penjara.
Massie menuturkan bahwa kriteria tersebut sangat baik untuk kelancaran kepemimpinan Presiden Jokowi.
Begitu pun Jokowi bersama wakilnya Jusuf Kalla harus; melihat calon menteri dari usia dan expert di bidangnya,
harus all out bahkan kalau perlu tidak Gaptek (Gagap Teknologi).
“Untuk usia jangan di dominasi usia 60 keatas harus ada balancing-nya,” ujar Massie. Semisalkan Massie, usia 45-55
(30 persen), usia 55-65 (40 persen) dan usia 65-75 (30 persen).
“Jangan menteri semuanya berasal dari Pulau Jawa harus ada wakil dari Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau
Kalimantan, Papua dan daerah lain jadi akan terlihat menteri Bhineka Tunggal Ika, Kebangsaan dan Menteri Indonesia Hebat, carilah pemimpin yang unggul di daerah-daerah, dan paling utama memiliki grand design dan master plan yang jelas, serta mampu membangun Indonesia lebih baik lagi, bahkan harus ada keterwakilan kelompok minoritas (kristen), dan gender," kata Massie.
Jakarta - Presiden Indonesia terpilih Joko Widodo (Jokowi) dalam menentukan calon menteri di kabinetnya haruslah lulus Standard Operating Procedures (SOP), uji kepatutan dan kelayakan, kredibel, bijak, komunikatif, kreatif, realistis, tidak sukuisme, plural, independen, transparan dan nasionalis. Persyaratannya, dia harus memiliki track record yang baik, mengetahui seputar birokrasi, punya pengalaman organisasi, standar S1, memiliki kemampuan manjerial dan kepemimpinan yang baik, pernah memimpin baik itu lembaga pemerintah, swasta dan institusi pendidikan. Kriteria lainnya, yaitu dikenal, memiliki kemampuan komunikasi yang baik (good communication), pintar bergaul, memiliki terobosan baru, berprestasi, loyal, tidak korupsi, tunduk pada aturan,
bukan radikal dan konservatif, memiliki karakter (strong leadership) yang kuat, right man, right place bukan wrong
man atau sesuai disiplin ilmu, kata Dr Jerry Massie MA Ph.D Direktur Emrus Corner Sulawesi Utara (Sulut).
Selanjutnya jelas Massie, dia punya Emotional Quotient, Spiritual Quotient, Intelectual Quotient yang baik bahkan calon menteri tidak yang pernah bermasalah dengan hukum atau pernah di penjara.
Massie menuturkan bahwa kriteria tersebut sangat baik untuk kelancaran kepemimpinan Presiden Jokowi.
Begitu pun Jokowi bersama wakilnya Jusuf Kalla harus; melihat calon menteri dari usia dan expert di bidangnya,
harus all out bahkan kalau perlu tidak Gaptek (Gagap Teknologi).
“Untuk usia jangan di dominasi usia 60 keatas harus ada balancing-nya,” ujar Massie. Semisalkan Massie, usia 45-55
(30 persen), usia 55-65 (40 persen) dan usia 65-75 (30 persen).
“Jangan menteri semuanya berasal dari Pulau Jawa harus ada wakil dari Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau
Kalimantan, Papua dan daerah lain jadi akan terlihat menteri Bhineka Tunggal Ika, Kebangsaan dan Menteri Indonesia Hebat, carilah pemimpin yang unggul di daerah-daerah, dan paling utama memiliki grand design dan master plan yang jelas, serta mampu membangun Indonesia lebih baik lagi, bahkan harus ada keterwakilan kelompok minoritas (kristen), dan gender," kata Massie.
COMMENTS