Jakarta - Kisruh yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mana baik Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mempertotonkan kepada publik perseteruan politiknya masih saja berlanjut sampai ke Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Pengamat etika politik Romo Benny Susetyo menilai bahwa DPR kita memang belum dewasa masih seperti taman kanak-kanak, seperti kata mendiang Gus Dur.
Menurutnya, hal ini biasa dalam politik kita tak perlu membesar-besarkan KMP dan KIH, nantinya keduanya akan kompromi sebenarnya ini persoalan kegenitan parlemen menganggap sanggup melaksanakan semuanya.
“Kalau tidak melibatkan koalisi merah putih dan tidak memenuhi qourum. Ini saya melihat MK yang tidak hati-hati MD3 yang maksud dan tujuannya baik namun ini dipolitisasi. Memang akibat semuanya dari MD3 dan dalam politik ini ada grouping atau kelompok kecil yang mengendalikan partai. Ketika pemimpin partai itu sepakan maka digiringlah oleh kepentingan partai tersebut. Maka sekarang deadlock seperti ini merupakan sesuatu awal yang baik untuk menenukan titik keseimbangan di zaman Soeharto pun semua partai pun mendapat tempat,” ujarnya.
Disamping itu kata Susetyo, ini akan ada titik keseimbangan. Koalisi Merah Putih tidak boleh dominasi kan 47 dan 53 kan tipis problemnya adalah kita harus merumusakn kembali bahwa ada persoalan praktek MD3 ini yang harus dipersoalkan dan dikembalikannya anggota yang lebih dominan dari partai. Partai menggunakan kartel dan ketika kartel politik itu berkuasa dia berhak menggusung orang dan dibuatlah kesepakatan dan kesepakatan itu tidak demokratis, ujarnya.
“Ini persoalan etika politik, jadi mereka tidak memahami esensi etika politik seperti apa? esensi politik adalah seni dalam mengambil keputusan dan tidak boleh kompromi dan tidak bisa dominasi atau sapu bersih itu tidak mungkin dan akan menimbuklkan masalah yaitu terjadi perlawanan, nah! perlawanan terjadi akibat visi mengenai politik itu tidak lagi untuk negara ketika politik saya dapat apa, cenderung transaksional kegaduhan ini harus kembali ke visi politik demi negara kembali ke musyawarah mufakat karena ini tidak ada dominasi,” jelasanya.
Ditambahkan pula, bahwa ini praktek ada revisi secara alamiah akan berkembang dan dirugikan KIH dan KMP. Pokoknya tidak ada segi kompromi susah.
Terlebih para pemimpinnya yang membangun image bahwa DPR adalah kumpulan negarawan dan DPR harus mampu menunjukan jiwa kenegarawanan, katanya.
.jpg)
COMMENTS