DPRD Sulut Paripurnakan LKPJ Gubernur

Rapat Paripurna DPRD Sulut terkait LKPJ Gubernur 2014.

Manado – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) terkait penyampain Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur selang waktu tahun 2014 Selasa (31/3/2015) dilaksanakan. Dalam rapat tersebut ada banyak hal yang disampaikan Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang terkait roda pemerintahan dan pembangunan di daerah ini.

Menurut Gubernur, Pembangunan yang ada di provinsi Sulawesi Utara terus mengalami progres yang menjanjikan kedepan.

"Kebijakan pembangunan yang mengalami progres peningkatan tersebut meliputi kebijakan umum pemerintah daerah, anggaran, pengelolaan keuangan daerah secara makro, pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan,"jelas Sarundajang dihadapan para legislator Sulut.

Anggota DPRD Sulut saat menghadiri rapat Paripurna LKPJ. 

Lanjutnya Untuk pemerintahan daerah pencapaian MDG’s semakin meningkat, iklim invrstasi semakin menjanjikan dengan rencana pembangunan sejumlah proyek besar di sulut, pemerintah juga melaksanakan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Dari aspek pengelolaan keuangan daerah, APBD telah terealisasi RP 2,320 triliun atau sekitar 97,50 %. Pendapatan asli daerah menembus RP 937,745 miliar. Angka pertumbuhan ekonomi sulut mencapai 6,31% melebihi angka pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat tumbuh 5,02%,"tuturnya.

Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang saat menyampaikan LKPJ saat paripurna DPRD Sulut. 

Dari segi pendidikan sulut, diungkapkan Sarudajang, mengalami perkembangan dimana pemberantasan melek huruf tahub 2014 mencapai 99,53% meningkat dibanding tahun 2013 yang hanya 99,45%. Untuk indikator pembangunan kesehatan masyarakat telah mendapatkan akses air bersih dan sanitasi layak perkotaan tahun 2014 sebesar 75,51%. 39 rumah sakit baik dari pemerintah, swasta, TNI dan Polri telah hadir melayani masyarakat.

"Urusan penanaman modal asing  juga mengalami peningkatan yang saat ini terdaftar 23 proyek,"ujarnya.

Untuk urusan pemerintahan umum gubernur menjelaskan peningkayan hubungan forkopimda, terealisasinya penyelesaian batas wilayah di provinsi sulut, dimana sulut mendapatkan penghargaan sebagai fasilitator terbaik penyelesaian tapal batas daerah dari kemendagri. Pemerintah juga selama tahun 2014 telah melaksanakan koordinasi dengan seluruh stakeholders terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum guna terciptanya stabilitas ketentraman dan ketertiban di daerah sulut.

Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang. 

Berbagai keberhasilan pembangunan sulut dikatakan gubernur tidak lepas dari kerjasama dari pihak eksekutif, legislatif, masyarakat dan stakeholders lainnya, banyak perubahan yang masih harus direalisasikan guna pembangunan sulut. Gubernur berharap LKPJ Gubernur tahun anggaran 2014 ini dapat dibahas anggota DPRD sulut dan mendapatkan catatan kritis bagi perbaikan kinerja pemerintahan kedepan.

Perlu diketahui, paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulut Steven Kandou dan dihadiri antara lain Wakil Gubernur Djouhari Kansil serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sementara itu Ketua DPRD Sulut Steven Kandou mengatakan, penjelasan LKPJ tersebut merupakan tanggung jawab moral kepada masyarakat daerah Sulut, dimana masyarakat perlu mengetahui, mendapatkan informasi langsung pelaksanaan tugas tanggung jawab kepala daerah selama tahun 2014.

Sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa kepala daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD.

"Sesuai PP nomor 3 tahun 2007, bahwa LKPJ akhir tahun anggaran, disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran selesai," tandas Kandou. (Adv)