July 16, 2015

Korupsi tak Pernah Surut


Penulis : Dr Jerry Massie MA Ph.D

Korupsi adalah salah satu penyakit yang merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dan hal ini bertentangan dengan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) No.31 Tahun 1999 serta No 20 Tahun 2001. Faktor penyebab utama seseorang melakukan perbuatan tercela ini akibat tak puas, keserakahan, egois dan ketamakan. Menurut Lord Acton : "Power to tends corruption, and absolute power corrupts absolutely," kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan korupsi cenderung untuk korupsi absolut.

Menurut Benveniste dalam Suyatno korupsi didefinisikan 4 jenis : Pertama, Discretionary corruption, korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah contoh : Seorang pelayanan perizinan Tenaga Kerja Asing (TKA) memberikan pelayanan lebih cepat kepada "calo" atau kepada orang yang bersedia membayar lebih.

Kedua, Illegal corruption, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa, atau maksud-maksud hukum peraturan dan regulasi tertentu. Contoh dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenus tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender.

Ketiga, Mercenary corruption, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui pentalah hunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh : Dalam persaingan tender, seoarang panitia lelang memiliki kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Peserta harus bersedia memberikan uang sogok atau semir.

Keempat, Ideological corruption yakni jenis illegal maupun discretionary. Contoh : Kasus Watergate Presiden Richard Nixon. Penjualan aset untuk mendukung pemenangan pemilihan umum dari parpol adalah contoh korupsi ini.

Di Indonesia tingkat korupsi terus meningkat. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pun terus meningkat tajam. Pada 2011, IPK kita berada pada posisi 118 dari 175 negara di dunia, pada 2014 diposisi 107 dengan skor 34. Di ASEAN, sendiri Indonesia masih kalah dibanding dengan Malaysia (52), Singapura (98), Thailand (38), dan Filipina (38). Bisa dikatakan tingkat korupsi kita sudah berada pada titik nadir. Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan pada 2003 lalu, dalam satu dekade yakni 2004-2012 lembaga ini telah berhasil menyelamatkan Rp 153 triliun uang negara. Sejumlah kasus yang ditanganinya sebanyak 480 kasus penyelidikan, 278 kasus penyidikan, 222 penuntutan/vonis. Sedangkan total tersangka 332 orang masing-masing : 65 orang anggota DPR dan DPRD, 6 orang menteri/setingkat 7 komisioner, 31 orang kepala daerah/wakil 5 orang hakim dan 218 orang lainnya.

Kehadiran KPK tak membuat para pelaku jera maupun surut, malahan mereka terus melakukan aksinya secara sistematis, masif dan terstruktur. Para bandit terus menjalankan prkatek ilegalnya diantaranya ; suap (bribery), penggelapan (embezzlement), penipuan (freud), pemeraan yang berkaitan dengan jabatan (extortion), penyalah-gunaan wewenang (abuse of discreation), nepotisme (nepotism) dan komisi yang diterima pejabat publik dalam ikatan bisnis (illegal commision).  Kinerja KPK patut diapresiasi yang mana mereka berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebanyak 182.

Tingkat kejahatan extra ordinary corruption ini sulit dibasmi jika tidak ada sinergitas antara eksekutif, legislatif dan yudikatif serta masyarakat. Kita seharusnya belajar dari Hongkong. Mereka memiliki personel KPK berjumlah 1300 orang yakni: 900 (70% penyidik), 60 orang (5%), bidang pencegahan, 200 orang (15%) bidang pendidikan. Kendati pun hukuman tang diberikan cukup berat namun tetap saja mereka mengkorupsi uang negara. Ada beberapa faktor penyebabnya salah satunya adalah Otonomisasi Daerah (Otda) 70 persen korupsi. Menurut Indonesian Corruption Watch (ICW) pada semester 1 tahun 2014, 25 kepala daerah dan 50 anggota DPR/DPRD menjadi tersangka kasus korupsi. Dan Mei 2014 sebanyak 325 kepala daerah yang tersangkut korupsi.

Demikian juga P2EB Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada (UGM) menyebutkan bahwa 2001 - 2012 sebanyak 1842 terdakwa koruptor atau negara dirugikan Rp 15,09 triliun. KPK sendiri pada 2014 menangani 629 kasus (1328 koruptor) dan kerugian yang ditimbulkan yakni Rp 5,29 triliun. Tak tanggung-tanggung empat Gubernur Riau ditangkap diantaranya: Rusli Zainal, Ismed Abdullah, Annas Maamun dan Shaleh Djasit jadi total ada 9 gubernur dari Pulau Sumatera yang ditangkap KPK.

Memang tak bisa dipungkiri sejauh ini lembaga ini sudah beberapa kali hendak dibubarkan dan dikriminalisasi. Bukan itu saja perseteruan pun terjadi antara KPK dan Polri yang berjuluk Cicak vs Buaya jilid I sampai jilid III, yang mana saat KPK menangkap mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duaji, Irjen Joko Susilo (Korlantas Mabes Polri) dan terakhir Komjen Pol Budi Gunawan.

Penulis optimis lewat slogan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) yaitu, revolusi mental, ini akan menjadi pegangan bagi  aparat penegak hukum diantaranya : KPK, Polri, Kejaksaan agar dapat bersinergi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

BAGIKAN KE:

PENULIS :

0 komentar: