August 30, 2015

Jumat, DPRD Sulut Gelar Rapat Paripurna Penetapan APBD-Perubahan 2015


MANADO – DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (21/8/2015), menggelar Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. Rapat dipimpin Ketua DPRD Steven Kandouw, didampingi Wakil ketua Stefanus Vreeke Runtu, Marthen Manopo dan Wenny Lumentut, serta dihadiri Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Sinyo Harry Sarundajang, Wakil Gubernur Djouhari Kansil dan Sekprov Siswa Rachmat Mokodongan.


Enam Fraksi yakni Fraksi PDI-Perjuangan (F-PDIP), Fraksi Partai Golkar (F-PG), Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Fraksi Gerindra, Fraksi Amanat Keadilan (F-AK) dan Fraksi Restorasi Nurani untuk Keadilan (F-RNK) pada pendapat akhir fraksi menyapakati serta menyetujui Ranperda perubahan APBD 2015 ditetapkan menjadi Perda.

Diawali dengan penyampaian laporan hasil sinkronisasi pembahasan antara Banggar, pimpinan Komisi-komisi serta TAPD Pemprov Sulut oleh anggota DPRD Ferdinand Mewengkang.

Hasil sinkronisasi disampaikan Mewengkang diantaranya: Penambahan dana Dinas PU diperuntukan rehabilitasi jalan dan jembatan, drainase, rehabilitasi jaringan irigasi serta pemeliharaan jalan dan jembatan. Diharapkan memasukkan data kepada DPRD melalui status jalan yang ditingkatkan baik itu jalan kabupaten ditingkatkan menjadi jalan provinsi maupun jalan provinsi ditingkatkan menjadi jalan nasional. Realisasi keuangan Dinas PU harus sinkron dengan bagian keuangan.

Hal lain diutarakan Ketua Komisi I ini, pentingnya pelaksanaan apel PinKa (pimpinan kecamatan) menunjang keamanan menyukseskan pelaksanaan Pilkada, serta kerjasama Pemprov menyukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON). Lebih meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat disepakati penambahan pengadaan kendaraan roda dua bagi tim baracuda dan tim paniki menunjang tugas pengamanan di lapangan. Biro Perlengkapan segera menindaklanjuti terkait PAD berasal dari bagi hasil perjanjian kerjasama antara Pemprov Sulut dengan PT AERO Wisata.

Program pengamanan KEK disepakati dialihkan ke kepolisian resort wilayah Bitung. Mengoptimalkan pelayanan publik diharapkan secepatnya memproses penggabungan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Juga mengoptimalkan pembangunan desa diharapkan kepala daerah secepatnya mencairkan dana desa. Tambahan dana di badan penghubung provinsi Sulut diharapkan lebih memperhatikan insentif, honorarium, bagi tenaga honorer sebagai ketentuan.

Perda Pajak Daerah dan Pajak Retribusi Daerah segera disosialisasikan kepada masyarakat. Perlu koordinasi Dinas Perkebunan terkait jadwal penyaluran bibit cengkih dan pala. Disepakati juga penambahan dana Dinas Kehutanan diperuntukkan untuk reboisasi di lokasi kawasan longsor jalan raya Manado-Timohon di Desa Tinoor, Kecamatan Tomohon Utara.

Badan pengelola perbatasan dapat melaksanakan seminar wawasan kebangsaan melibatkan kepala daerah kabupaten kepulauan Talaud dan Sangihe serta unsur generasi muda di daerah perbatasan. DPRD juga meminta pemerintah provinsi Sulawesi Utara berkoordinasi dengan pemerintah daerah Sangihe dan Talaud mempercepat pemulangan WNI dari Filipina. Perlu mengagendakan rapat koordinasi melibatkan kepala daerah di wilayah perbatasan guna mengupayakan pemulangan masyarakat Indonesia dari Filipina.

Bansos untuk organisasi kemasyarakat dan pemuda dapat diakomodir Dinas Sosial atau dinas terkait demikian pula bantuan untuk organisasi keagamaan di Biro Kesra dan organisasi yang berhak menerima bantuan adalah organisasi yang telah mendapat rekomendasi dari Kemenkumham. Bantuan sosial keagamaan pada perubahan APBD tidak lagi diakomodir namun yang telah tertata di APBD induk tetap dilaksanakan. Rapat paripurna istimewa HUT Provinsi ke-51, guna penghematan dilaksanakan di gedung DPRD.

Fraksi Amanat Keadilan (F-AK) melalui juru bicara Affan Mokodongan pada pendapat akhir fraksi memberikan beberapa catatan diantaranya:

1. Mengingatkan bahwa APBD perubahan 2015 untuk anggaran Pilkada cukup signifikan. Penggunaan harus akuntabel sesuai penggunaan anggaran yang berlaku menghasilkan Pilkada yang bersih, jujur dan adil.
2. Pelaksanaan pengawasan infrastruktur jalan dan jembatan terutama yang dibiayai APBD provinsi. Lebih ditingkatkan karena ada beberapa ruas jalan yang baru dikerjakan tidak lama sudah mengalami kerusakan.
3. F-AK menyambut baik adanya peningkatan status jalan di kepulauan Talaud dari jalan provinsi menjadi jalan nasional sesuai harapan masyarakat.
4. Meminta dinas terkait aktif responsif memberikan bantuan kepada kelompok usaha kecil masyarakat sebagai antisipasi krisis dan berlakunya MEA.
5. Mendorong anggaran pendidikan pemuda dan olahraga serta kesehatan lebih diarahkan pada perbaikan infrastruktur, gedung, sekolah, sarana olahraga serta peningkatan status beberapa rumah sakit daerah.
6. Mengharapkan pemerintah fokus untuk penyelesaian KEK, Jalan Tol Manado-Bitung.
7. Berharap kedepan untuk menjaga kewibawaan DPRD Provinsi Sulawesi Utara, agenda-agenda yang sudah ditetapkan Banmus tidah diubah tanpa konsultasi kembali dengan Banmus.
8. Diharapkan anggaran pendidikan, kesehatan dan bantuan kepada fakir miskin perlu diperhatian untuk menjadi prioritas.

Kepemimpinan SHS selama 10 tahun yang pada periode tersebut pengelolaan APBD mendapatkan 5 kali opini dari BPK dengan opini WTP.

Sinyo Harry Sarundajang

Gubernur SH Sarundajang menandatangani perubahan APBD tahun anggaran 2015

Sementara Gubernur Sinyo Harry Sarundajang pada sambutannya mengatakan, ditetapkannya Ranperda perubahan APBD 2015 menjadi Perda, mengekspresikan betapa kuat dan mantap sinergitas dan kolaborasi jajaran pemerintah provinsi dengan pimpinan dan segenap anggota dewan yang memiliki daya responsif tinggi, kecerdasan, kecepatan, ketepatan berpikir dan bertindak dimana akumulasinya merupakan cerminan kerinduan untuk senantiasa memajukan bumi nyiur melambai provinsi Sulawesi Utara.

“Untuk itu saya ingin mengucapkan terima-kasih dan memberikan penghargaan tinggi kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat atas pelaksanaan rapat paripurna ini sekaligus memberikan kesempatan kepada saya menyampaikan sambutan,” jelas Sarundajang.

BAGIKAN KE:

PENULIS :

0 komentar: