SIANTAR - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut Binsar Panjaitan, mengharapkan, seluruh gereja supaya menghindari politik praktis menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serantak, 9 Desember 2015.
"Jangan marah jika Luhut secara keras mengkritik gereja. Saya menginginkan gereja berdiri pada posisi netral. Saya ingin gereja tumbuh dengan baik dan benar," ujar Luhut dalam sambutannya di acara Sinode Am Pariode (SAP) XX Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Pematangsiantar, Sumatera Utara (Sumut), Selasa (29/9).
Luhut menganjurkan, seluruh gereja membiarkan semua calon kepala daerah untuk berpolitik. Namun, gereja harus dapat posisinya, supaya calon kepala daerah tidak berpolitik dengan gereja. Sebab, setiap pendeta harus dapat mengerti dengan tugas dan tanggungjawabnya tersebut.
"Seorang pendeta merupakan gembala bagi umatnya. Pendeta pun juga harus menjadi tauladan. Oleh karena itu, pendeta jangan berpolitik praktis lagi. Jika itu dilakukan maka kehidupan ini menjadi sangat berat. Lebih baik gereja kembali pada fungsi dasarnya, Kanonia, Marturia dan Diakonia," katanya.
Menurutnya, tugas seorang pendeta sudah sangat berat, sehingga dibutuhkan sesuatu yang fokus untuk melaksanakannya. Jangan sampai gereja terlibat dalam berpolitik, apalagi sampai memunculkan pengelompokan - pengelompokan. "Lebih baik mengandalkan doa untuk kebaikan bangsa dan menghimpun gereja," sebutnya.
Sumber : Beritasatu
.jpg)
COMMENTS