JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku siap jika dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI Jakarta 2014.
"Siap dong, sebagai pejabat publik dan warga negara yang baik. Dipanggil Tuhan saja saya siap, kok, apalagi KPK," kata Basuki di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin (23/11/2015).
Nantinya, hasil audit BPK akan diserahkan kepada KPK untuk ditindaklanjuti. BPK juga telah memanggil beberapa pejabat DKI untuk dimintai keterangan dalam rangka audit investigatif ini.
Menurut Basuki, KPK-lah yang berwenang untuk menetapkan status tersangka jika memang ada temuan dua alat bukti yang cukup atas adanya indikasi korupsi terkait pembelian lahan RS Sumber Waras tersebut.
"Data keterangan dikumpulin, nih, kemudian keterangan dari A, B, dan C dicocokkan, ketemu atau enggak nih. Dari situ, penyidik yang menarik kesimpulan," kata Basuki.
Juru Bicara BPK R Yudi Ramdan menargetkan, audit investigatif ini rampung pada 29 November 2015.
Setelah itu, BPK akan menyerahkan hasil audit investigatifnya kepada KPK. "Ada beberapa hal yang harus kami lengkapi, termasuk substansi. Yang jelas, tim menemukan fakta analisis, dan kami akan komunikasi," kata Yudi.
Adapun kasus pembelian lahan RS Sumber Waras bermula dari temuan BPK. Lembaga audit eksternal tersebut menilai, pembelian sebagian lahan rumah sakit itu wanprestasi.
BPK menemukan adanya indikasi kerugian daerah sebesar Rp 191 miliar dalam pembelian sebagian lahan itu.
.jpg)
COMMENTS