KDP: Penegakan Hukum Jangan Setengah Hati

FENOMENA ketimpangan penindakan hukum sering kali menjadi momok dikalangan masyarakat yang merindukan adanya kepastian terhadap hukum.  Sebab itu, sikap tegas aparat untuk tidak setengah hati dalam menuntaskan penanganan berbagai kasus yang muncul, merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi asas keadilan bagi semua pihak.

Anggota DPRD Sulut, Kristivorus Decky Palinggi (KDP) dalam diskusi bersama sejumlah wartawan baru-baru ini, sepakat jika proses penindakan terhadap hukum dilakukan secara utuh dan merata.

“Dimata hukum semua sama, karena itu saya sangat setuju  proses penegakan hukum di wilayah Sulut,” ujar KDP yang juga berkapasitas sebagai wakil ketua Komisi I DPRD Sulut itu.

Politisi Partai Golkar Sulut ini bahkan menegaskan, demi memberikan bukti adanya kepastian hukum, semua kasus yang ada harus tuntaskan. Sebab kata dia, banyak kasus yang muncul di Sulut, baik itu melibatkan kalangan pejabat birokrat, politisi elit serta masyarakat biasa.

“Tentunya diharapkan aparat hukum bersikap netral dalam menangani masalah-masalah hukum yang terjadi di daerah ini. Semua kasus yang ada harus dituntaskan, mengingat masih banyak kasus yang butuh kepastian hukum,” tuturnya seraya mengapresiasi kinerja aparat hukum saat ini dalam menguak dan menuntaskan kasus yang terjadi. (Red)