Tantang OJK, Direksi Baru Bank SulutGo "Kebiri" 13,5 Miliar ?

Kantor Bank SulutGo/ist

Manado - Direksi baru Bank SulutGo (BSG) dinilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara (sulut), Gorontalo dan Maluku Utara telah tabrak aturan dengan mengebiri dana sebesar 13,5 Miliar sebagai pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan dana Tantiem milik direksi lama BSG.

Kewajiban pembayaran dana tantiem dan 2 kali THR kepada direksi lama yang sudah menjadi amanat Rapat Umum Pegang Saham (RUPS) luar biasa 27 september 2016 hingga kini belum dilaksanakan direksi baru.

Sebelum OJK Sulut mengeluarkan surat "Warning". Sembilan Direksi lama telah mengeluarkan surat somasi untuk segera membayar hak mereka.

Surat somasi tertanggal 17 April 2017 itu, hingga kini tak diindahkan oleh Direksi baru hingga OJK turun memberikan peringatan dengan surat tertanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani oleh ketua OJK Elyanus Pongsoda.

Dalam surat yang dilayangkan OJK pada point 1 butir A dijelaskan surat komisaris nomor 3 tahun 2016 tertanggal 25 November 2016 tentang pemberian index performance contest (IPC) Triwulan III 2016 sebesar 2 kali gaji pada komisaris baru sebenarnya tidak bisa dilakukan.

Pasalnya, menurut OJK mereka diangkat baru di angkat pada RUPS 27 September 2016 dan baru di definitifkan pada tanggal 25 Oktober 2016. Dana yang bukan hak direksi baru dan sudah diterima itu sudah diingatkan OJK untuk dikembalikan.

"IPC Triwulan III 2016 sebesar 2(dua) kali gaji kepada pengurus baru yang seharusnya belum berhak mendapatkan IPC dimaksud karena belum memberikan kontribusi terhadap kinerja bank triwulan III 2016," tulis OJK dalam suratnya.

Namun sayangya, peringatan itu ditantang Direksi baru BSG untuk IPC dapat diterima meski belum bekerja pada dengan kekuatan hukum RUPS yang dilaksanakan 10 Maret 2017, tetapi dananya telah dicairkan terlebih dahulu sebelum memiliki payung hukum, yang dicairkan sejak bulan November 2016.

"Kami telah meminta pada bank untuk mengembalikan IPC tersebut, namun tidak dipenuhi, bahkan diusulkan untuk disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS tahunan yang dilaksanakan pada 10 maret 2017 dan langkah tersebut menurut hemat kami tidak sepatutnya dilakukan karena pemberian IPC Triwulan 2016 telah direalisasikan November 2016 sebelum RUPS tahunan dilaksanakan," tulis OJK dalam surat tersebut.

Berikut surat peringatan OJK dan Surat Somasi Direksi lama.

Surat Somasi