January 23, 2018

Kritik Pedas Alumni UGM, Tumbelaka Sebut Baiknya Cabut Hak Memilih Mereka

Pengamat politik pemerintahan Sulut Taufik Tumbelaka (foto:ist)

Manado - Mesin politik birokrasi seolah menjadi momok yang menakutkan saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dihelat. Tentunya Pilkada menjadi momentum ujian indenpensi bagi para abdi negara (ASN).

Aroma politik yang kerap tercium di ruanglingkup ASN, menurut Alumni UGM ini seharusnya dihilangkan dengan mencabut hak memilih kepala Daerah dalam Pilkada.

"Hak memilih Kepala Daerah dalam Pilkada oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) harusnya dicabut. Hal ini dikarenakan ASN yang seharusnya bersikap netral “dipaksa” bahkan dijadikan kekuatan politik  yang merupakan peninggalan masa Rezim Soeharto, dimana ASN dijadikan salah satu kekuatan politik ABG (ABRI, Birokrasi dan Golkar)," terang Alumni di Universitas terkemuka, Taufik Tumbelaka.

Aturan pencabutan hak memilih kepada aparat kepolisian dan TNI, menurut anak dari Gubernur Sulut pertama (Taufik-red), untuk menjaga indenpensi begitu juga, yang seharusnya berlaku pada ASN.

“Kedepan alangkah baiknya hak memilih ASN di Pemilu dicabut, itu dalam rangka mengamankan posisi ASN, karena sejatinya ASN adalah Aparat Negara seperti juga anggota TNI dan Polri yang fokus mengabdi untuk Negara sebagai Aparat yang berdiri diatas semua lapisan, Saat ini TNI/Polri sudah netral, tinggal nantinya birokrasi yang masih perlu diperjelas," terangnya.

Aturan yang selama ini menyelimuti ASN untuk bersikap Netral menurut Tumbelaka  harus juga dibekali dengan kesadaran para calon kepala daerah untuk tidak menyeret ASN pada politik praktis.

"Semua dikembalikan ke-aturannya dan diminta semua pihak terutama ASN menghormati dan mentaatinya, Selain itu para elit politik termasuk Kepala Daerah tidak memaksa para ASN untuk terjebak dalam politik praktis sesuai aturan yang ada," tambahnya.

"Sekda dak BKD harus proaktif dan antisipatif dalam “melindungi” para ASN dari tarikan oknum-oknum elit politik,”
saya yakin hanya sebagian kecil ASN yang merasa senang "menyerempet-menyerempet" ke wilayah politik praktis dan biasanya itu para oknum Pejabat yang cari muka. Kalau mayoritas tampaknya terpaksa dengan perasaan tidak nyaman pada saat digiring oknum tertentu kearah politik praktis," tegas Tumbelaka yang juga sebagai pengamat politik pemerintah Sulut. (Arman)

BAGIKAN KE:

PENULIS :

0 komentar: