 |
| Ist/Ilustrasi Suap |
FOKUSMANADO.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan instansinya terbebas dari permintaan suap Dewan Perwakilan Rakyat.
"Kalau kepada kami (direktur jenderal) DPR tidak pernah meminta suap," kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto, Ahad, Minggu (28/10/12) siang, di Jakarta.
Menurutnya, DPR tidak akan berani meminta upeti kepada dirinya karena pembicaraan tingkat direktorat jenderal dengan DPR hanya mengenai hal-hal teknis.
Misalnya pembahasan pembangunan dan pemeliharaan jalan di suatu daerah, di mana lokasi yang akan dibangun serta berapa alokasi anggarannya.
Lanjutnya, pembicaraan itu pun, dibahas di gedung parlemen dan disaksikan awak media. Sehingga tidak pernah ada celah untuk melakukan praktek suap.
Sedangkan permasalahan non teknis, seperti hal-hal politis, ia mengatakan biasanya dibicarakan di level menteri.
Djoko mengatakan, dirinya tidak tahu menahu apa saja pembicaraan politis level menteri dan DPR tersebut.
"Masalah itu (suap dan politik) Pak Menteri yang bicara, saya tidak tahu," ujar Djoko.
Sementara itu, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Budi Yuwono, membantah kabar adanya pungutan suap dari DPR ke kementerian.
"Saya Rasa Direktorat Cipta Karya tidak pernah dimintai suap oleh DPR," tutur Budi dalam pesan singkatnya.
Isu permintaan suap oleh DPR kepada kementerian dan badan usaha milik negara mencuat setelah Menteri BUMN, Dahlan Iskan, mengeluarkan larangan jajaran Kementerian BUMN dan BUMN memberikan suap atau upeti kepada anggota dewan. Pernyataan ini mendapat reaksi keras dari Senayan.(TEMPO.CO)
COMMENTS