FOKUSMANADO.COM/Para Pejabat Sulut saat ikuti Konsultasi dan Pendampingan EPPA |
FOKUSMANADO.COM, MANADO - Guna mempersiapkan aparatur yang memahami dan menguasai sistem penyerapan anggaran berbasis tehnologi informasi sehingga proses pengendalian, percepatan dan pengawasan penyerapan anggaran lebih efektif dan efisien, maka pemprov sulut melalui Biro Pembangunan menggelar rapat konsultasi dan pendampingan pengisian format Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran (EPPA) serta Uji Coba Rapat Pimpinan Provinsi Sulut.
Kegiatan yang dibuka Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. Djouhari Kansil MPd di Bapelkes Manado, Senin (29/10) siang tadi, di ikuti seluruh Kepala SKPD, UPTD, Balai, Kantor, Biro, pejabat Bidang program Pemprov serta Pejabat kabupaten/kota.
“Permasalahan penyerapan anggaran merupakan masalah klasik yang telah berlansung lama dari tahun ke tahun. Dimana kebanyakan kinerja serapan anggaran lambat dan diakhir tahun selalu menumpuk termasuk anggaran tidak terealisasi seratus persen. Karena itu, sangat diperlukan berbagai upaya strategis untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran yang lebih efektif,”jalasnya.
Kansil mengakui, hal itu lebih disebabkan karena selama ini pemerintah belum memiliki kendali terpusat atas percepatan realisasi, dimana kendali masing-masing tahapan diserahkan sepenuhnya kepada SKPD, serta pemerintah belum memiliki sistem pelaporan penerapan anggaran yang baik serta belum terpusat pada satu kendali.
“Karena itu melalui kegiatan ini pemprov sulut, akan melaksanakan uji coba sistem perencanaan anggaran berbasis teknologi informasi yang meliputi serapan realisasi fisik dan keuangan, proses pengadaan barang dan jasa serta penyusunan rekam jejak kegiatan, ujar Mantan Kadis Diknas Provinsi Sulut, sembari menambahkan, kegiatan ini telah didahului dengan magang pembelajaran pengendalian anggaran tim TEPPA Sulut di Kantor P2K Aceh pada 19 s/d 23 Oktober 2012 lalu,”urainya.
Ditambahkannya, selama berlansungnya konsultasi ini, para peserta dapat mengikutinya dengan sebaik-baiknya, karena hal ini penting bagi pemprov sulut dalam meraih kembali predikat Opini Wajat Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun depan.
Ditempat yang sama, Karo Pembangunan Dra Femmy Suluh M.Si menyebutkan, kegiatan ini mendapat bantuan fasilitasi dari unit kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-4) dan Tim P2K Aceh.
“Kegiatan yang akan berlangsung selama 5 hari itu bertujuan untuk memperbaiki kinerja realisasi anggaran fisik dan keuagan berserta akuntabilitas publik serta tersedianya data yang akurat untuk digunakan oleh SKPD dan pimpinan daerah dalam pengendalian pembangunan,”tandasnya.
Dalam kegiatan tersebut, hadir Deputi II UPK-4 Mohammad Hanief Arie Setianto, Kepala P2K Aceh dr. Taqwalah bersama staf.(alex)
COMMENTS