Pilkada Minahasa, Pejabat Negara Dilarang Kampanye

FOKUSMANADO.COM / Kantor Gubernur Sulawesi Utara  

FOKUSMANADO.COM, PEMPROV - Menghadapi masa kampanye pilkada Minahasa Tahun 2012 yang dilaksanakan mulai (25/11/12) sampai dengan (08/12/12), para Nejabat Negara dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Bupati adalah pejabat negara, termasuk Gubernur, Menteri dan Presiden. Demikian ditulis dalam Rilis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), Senin (26/11/12).

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 80, dan PP No.6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 61, yang antara lain mengatakan bahwa Pejabat Negara, pejabat structural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan Kepala Desa dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Dengan demikian Bupati/Walikota di Sulut yang tidak menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berdasar ketentuan tersebut, tidak diijinkan untuk ikut kampanye oleh Menteri dalam Negeri melalui Gubernur.(Alex)