Komisi VI DPR-RI ke Pemprov Sulut

FOKUSMANADO.COM/Rapat Komisi VI DPR RI yang membidangi Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan BUMN dengan Pemprov Sulut

FOKUSMANADO.COM, MANADO - Komisi VI DPR RI yang membidangi Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan BUMN, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (06/11/12) pagi tadi.

Rombongan Komisi VI yang dipimpin oleh Aria Bima (Anggota Fraksi Hanura) bersama 13 anggota lainnya diterima oleh Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sinyo Harry Sarundajang didampingi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. Djouhari Kansil, M.Pd di ruang Mapaluse Kantor Gubernur Sulawesi Utara.

Kehadiran tim Komisi VI DPR RI tersebut, dalam rangka menyerap aspirasi serta mendengar dan melihat langsung perkembangan sekaligus kendala dan permasalahan yang terjadi di daerah yang berkaitan dengan Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan BUMN.

Acara dengar pendapat berlangsung secara marathon mulai pagi sampai dengan sore hari dengan jadwal kehadiran mitra kerja yang telah diatur.

Sessi pertama dari pagi sampai dengan waktu makan siang diisi dengan dengar pendapat dengan Para Bupati/Walikota SKPD lingkup Perindustrian dan Perdagangan serta BUMN/BUMD bidang Pertanian seperti PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk Kaltim, PTPN 14, PT Pertani dan Perum Bulog. Para Bupati/Walikota yang mengikuti acara ini adalah Bupati Mitra, Bupati Boltim, Bupati Bolmut (diwakili Wakil Bupati), Walikota Kotamobagu, dan Walikota Bitung (diwakili Wakil Walikota).

Selanjutnya Sessi kedua dengan SKPD terkait bidang Perekonomian dan Perdagangan, PT PLN, PT Pertamina, PT Gas Negara, PT Semen Tonasa dan PT Telkom.

Untuk Sessi ketiga sore hari dengan PT P{elindo, PT Pelni, PT Angkasa Pura I dan PT Garuda Indonesia.
Selanjutnya tim ini akan melakukan juga kunjungan ke beberapa lokasi Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi.

Dalam pertemuan tersebut Sarudajang menyampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi dan meminta perhatian Komisi VI DPR RI untuk meneruskannya kepada Kementerian terkait.

“Ada perhatian khusus untuk mesalah BBM terutama untuk Daerah Kabupaten Kepulauan termasuk BBM untuk Nelayan. Kesulitan yang dihadapi adalah sampai saat ini depo untuk nelayan yang tersedia hanya di Kota Tahuna, sementara untuk dua kabupaten lainnya belum tersedia padahal perairan kedua kabupaten pulau tersebut sangat potensial karena terdapat sangat banyak ikan,”jelasnya.

Lanjutnya, ada keprihatinan dari Komisi VI untuk memperjuangkan agar di setiap Kabupaten/Kota dikembangkan Pasar Tradisional yang juga merupakan muara dari produk UMKM. Khusus untuk Kota Manado Gubernur meminta perhatian khusus untuk pengembangan Pasar Bersehati.

Secara khusus Sarundajang juga menyorot realisasi dana Community Social Responsibility (CSR) yang dimiliki oleh BUMN-BUMN yang beroperasi di Sulawesi Utara. Selama ini menurut Gubernur hanya beberapa BUMN yang berkoordinasi dengan Pemprov dan Pemkab/Pemkot untuk penyaluran CSR-nya.

“Padahal, apabila dikoordinasikan dengan Pemprov maka peruntukan dana tersebut dapat ditujukan kepada sektor yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara seperti Perbaikan Perumahan Kumuh. Hanya beberapa BUMN yang selama ini aktif berkolaborasi dengan Pemprov Sulut seperti Perbankan, PLN, dan Pertamina,”tuturnya.

Ketua Tim Komisi VI DPR RI Arya Bima menyatakan, akan meneruskan semua usul yang disampaikan oleh Gubernur dan masukan yang diterima dalam pertemuan ini kepada Kementerian dan lembaga terkait di Pusat. Komisi VI DPR RI bahkan memberikan saran-saran perbaikan yang langsung harus ditindaklanjuti oleh Pimpinan BUMN yang beroperasi di Provinsi Sulawesi Utara.

Besok Rabu (07/11/12) juga, dijadwalkan Komisi IX DPR RI yang membidangi Kependudukan, Kesehatan, tenaga Kerja dan Transmigrasi akan melakukan Kunjungan ke Sulawesi Utara dan bertemu dengan mitra kerjanya dengan jadwal per sessi selama sehari penuh.(alex)