![]() |
FOKUSMANADO.COM/Benny Ramdhani Anggota Komisi IV Deprov Sulut |
DPRD Sulut, FOKUSMANADO.COM - Jadi pengamat itu bisa salah, tapi lebih salah lagi jika pengamat memberikan komentar tampa tahu masalah. Itu yang terjadi kepada Taufik Tumbelaka yang mengaku sebagai pengamat Politik Sulut ini. Demikian dikatakan Anggota Dewan Provinsi (Deprov) Sulawesi Utara (Sulut), Benny Ramdhani, Selasa (06/11/12) pagi, di Manado.
“Peristiwa yang terjadi di Deprov Sulut adalah, kalau persoalan selama ini banyak selalu menghubungi saya, bertamu, menyampaikan aspirasi. Itukan bukan hal yang aneh, karena semua tahu saya anggota Deprov yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat,”ujar Anggota Komisi IV itu.
Lanjutnya, kalau tadi jumlah masyarakat lebih banyak dari biasanya dari untuk menyampiakan aspirasi mereka, itu juga tidak aneh, karena hanya dia (Ramdhani red) yang masuk kantor saat itu. Karena 44 anggota Deprov keluar daerah, alasan mereka studi banding.
“Jadi banyak tamu yang mungkin ingin bertemu dengan anggota Deprov yang lain, namun hanya saya yang berada di kantor, akhirnya semua masyarakat menemuni saya. Dari mulai urusan rombongan Pendeta Saferius Lumingkewas yang berkaitan dengan aspirasi yang disampaikan ke kantor Deprov, ada juga Imam Masjid kecamatan Tombariri tentang pembangunan Masjid, itu juga aspirasi yang mereka bawah ke kantor wakil rakyat ini, dan dari rombongan masyarakat Jawa Tondano yang berkaitan dengan aspirasi kelompok peternak sapi, ada juga masyarakat dari pemuda langowan meminta saya menhadiri acara silahturahmi gerakan pemuda Ansor, sampai pada urusan tamu yang datang menjual buku di kantor Deprov,” urainya seraya menambahkan, itu pemandangan yang bukan hal yang istimewa, tapi tetap itu semua aspirasi yang dibawah oleh masyarakat ke kantor Deprov.
“Kebetulan di antara tamu-tamu ini ada dari tim JWS – Ivansa, mereka juga tahu saya adalah koordinator timJWS – Ivansa, maka diluar urusan masyarakat yang membawa aspirasi, maka terjadilah, perbincangan – perbincangan santai. Karena jumlahnya lebih dari sepuluh, dan ruang komisi kursihnya hanya sepuluh anggota Deprov yang duduk, maka dialihkan keruangan yang besar, dan layak untuk berbincang. Apakah salah untuk bercerita santai dengan masyarakat. Kalau bicara fasilitas publik lalu menurut Taufik Tumbelaka yang mengaku pengamat politik ini, mereka yang datang di kantor Deprov itu siapa, mereka juga masyarakat. Apakah mereka tidak berhak untuk merasakan fasilitas publik dikantor Deprov?,”tandasnya.(Red)
COMMENTS