Tendean: Pelaksanaan Forkopinda Tanggalnya Diundur

FOKUSMANADO.COM / Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Sulut Dr. Noudy Tendean  

FOKUSMANADO.COM, PEMPROV - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulut yang dijadwalkan akan digelar pada Selasa (27/11/12) nanti, diundur pelaksanaannya pada Selasa (04/12/12). Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Sulut Dr. Noudy Tendean, Kamis (22/11/12) siang.

Menurut Tendean, alasan utama penundaan tersebut dikarenakan adanya pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) persiapan penyerahan DAK (dana alokasi khusus) untuk pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2014 nanti yang akan digelar di Jakarta, dimana pemberitahuan rakornas tersebut baru diterima Pemprov Sulut Kamis (22/11/12) siang, setelah hamper sebagian besar undangan rapat Forkopimda dibagikan ke Kabupaten/Kota dan beberapa SKPD terkait lainnya.

‘’Tanggal pelaksanaannya sama, dan para Bupati/Walikota juga bapak Gubernur yang manjadi centre pelaksanaan rapat Forkopimda juga diwajibkan hadir dalam rakornas tersebut,’’jelas Tendean didampingi Kepala Bagian Pemerintahan Lucky Tuju M.Si dan Kasubag Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Boslar Sanger SE.

‘’Atas alasan itulah maka rapat Forkopimda Sulut kami geser pelaksanaannya ke tanggal 4 Desember nanti,’’ tukas Tendean.

Selanjutnya mantan Direktur IPDN Manado ini menjelaskan, terkait pelaksanaan rapat Forkopimda tersebut, Biro Pemerintahan dan Humas Sulut selaku instansi teknis yang dipercayakan menggelar rapat telah menyusun satu pola yang baru menyangkut materi penyajian. Kalau dalam rapat-rapat sebelumnya lebih terfokus kepada anggota Forkopimda sebagai nara sumber, kali ini para Bupati/Walikota akan diberikan waktu untuk menyampaikan hal-hal urgensi menyangkut permasalahan, kendala, ataupun hasil evaluasi daerah masing-masing.

‘’Dari pemaparan para Bupati/Walikota tersebut nantinya akan dapat diketahui permasalahan apa yang sedang dihadapi dan bersama-sama membahas solusi demi kemajuan daerahnya,’’ terang Tendean.

Diharapkan nanti, secara periodik pertemuan semacam ini akan berlangsung karena berdasarkan kajian, telaahan dan pemikiran, lewat sharing dalam forum resmi seperti inilah berbagai polemic kedaerah dapat dipecahkan bersama-sama. Para Bupati/Walikota dapat duduk bersama dengan menanggalkan ego etenitas mereka, berbicara, tukar pikiran agar tujuan otonomi daerah sebagaimana yang sudah diamanahkan undang-undang dapat maksimal pelaksanaannya di 15 Kabupaten/Kota se Sulut.

‘’Pemprov akan terus mencoba memfasilitasi pertemuan seperti ini sehingga semua persoalan-persoalan daerah seperti batas, dapat dibicarakan secara bersama-sama,’’ terang jebolan doktor UGM Yogyakarta ini.(Alex)