Terkait Pemberantasan Korupsi, KPK Kuliahi Pemprov Sulut

FOKUSMANADO.COM/Wakil Gubernur Sulut  DR. Djohari Kansil Mpd  saat menyampaikan Materi di hadapan para peserta  

FOKUSMANADO.COM, PEMPROV – Untuk menghindari terjadinya korupsi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di provinsi Sulawesi Utara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulut, mengadakan seminar tentang pencegahan korupsi.

Seminar dengan tema peningkatan akuntabilitas pelayanan publik dan pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah, diselenggarakan, Selasa (13/11/12), bertempat di ruang Huyula Kantor Gubernur, turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulut DR. Djohari Kansil Mpd, bersama pimpinan KPK Adnan Pandu Praja.

Kansil pada kesempatan tersebut menyatakan, Pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi terus memantapkan komitmen bersama dari tingkat pimpinan hingga staf pelaksana.

 “Kami berkomitmen bersama dengan memahami bahwa korupsi dapat diberantas mulai dari tingkat bawah hingga tingkat atas, diantaranya dengan melaksanakan penandatanganan dokumen pakta integritas Gubernur dengan Bupati Walikota se-Sulut serta dengan kepala SKPD secara berjenjang di lingkup kerja masing-masing,” ujarnya.

Selain itu katanya, Pemprov Sulut mulai Action untuk melakukan pemberantasan Korupsi dengan tidak pandang bulu. Penerapan dan pemantapan reformasi birokrasi menyangkut kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM aparatur, pencegahan dan pemberantasan KKN, sudah melakukan perubahan budaya organisasi, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Kami melaksanakan seluruh program anti korupsi tersebut, karena ingin mewujudkan good goverance yang baik, untuk terwujudnya penerapan nilai prinsip pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum, adanya transparansi, responsibilitas, akuntabilitas, yang berorientasi pada konsensus, yang efektif dan efisien, serta bervisi strategis sesuai dengan komitmen Gubernur yaitu membangun tanpa Korupsi,”Urainya.

Sementara itu, Pimpinan KPK Adnan Pandu Praja mengatakan kegiatan ini, lebih berfokus pada upaya perbaikan pelayanan publik dan pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel.

 “Pelayanan publik yang baik merupakan salah satu elemen vital dalam indikator keberhasilan pemberantasan korupsi,”tandasnya.(Alex)