Gubernur Sulut: Pejabat Kepegawaian Jangan Ada KKN!

Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang 

MANADO - Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sinyo Harry Sarundajang kembali mengingatkan semua pihak untuk tidak mengkomersialkan jabatannya. Penegasan ini terutama ditujukan kepada sejumlah Pejabat yang dipercayakan pada jabatan strategis dalam kepegawaian seperti para Pejabat di lingkup Badan Kepegawaian. ‘’Pejabat yang terbukti menyalahgunakan wewenang Jabatannya tanpa segan akan langsung diberikan sangsi tegas, yang pertama dicopot dari Jabatan yang ada,’’ tegas Sarundajang, Kamis (09/01/13).

Penegasan Sarundajang ini bukan tanpa alasan. Belajar dari banyaknya kasus kepegawaian yang terjadi di Indonesia termasuk diantaranya Pejabat Kepegawaian yang mengkomersialkan Jabatannya, bukan tidak mungkin permasalahan serupa juga terjadi di Sulut dengan oknum stafnya sendiri. Untuk itu, sebelum terjadi Gubernur dua periode ini terus mengingatkan dan menghimbau stafnya untuk bekerja sesuai standar operasional yang ada, jangan sampai mempraktekkan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Seluruh pola kerja yang tidak baik segera ditinggalkan. Tidak dibenarkan PNS mengkomersialkan jabatan yang dimiliki untuk kepentingan material atau memperjualbelikan status kepegawaian.

"Hal utama yang harus diingat oleh PNS adalah tugas pokok mereka sebagai public-servant, melayani masyarakat bukan mempersulit apalagi mengambil keuntungan dengan status kepegawaian yang ada,"himbau Doktor Honoris Causa ini.

Sarundajang mengakui, baik buruknya suatu birokrasi negara sangat dipengaruhi oleh kualitas kepegawaian.

"Faktor penting dalam perbaikan pelayanan public adalah reformasi birokrasi. Bagaimana pelayanan bisa prima kalau yang dipikirkan seorang birokrat hanya masalah materi, berapa banyak keuntungan yang bisa diraup,"sesalnya.

Sarundajang kemudian mencontohkan  Korea dan China yang berhasil membangun negaranya hanya atas dasar usaha sistematis dan sungguh-sungguh pada perbaikan sistem kepegawaian negaranya.

"Kepegawaian merupakan faktor dinamis birokrasi yang memegang peranan penting dalam semua aspek pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan. Olehnya sangat disesalkan kalau ada oknum Pejabat yang melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak kualitas dan kinerja birokrasi,"tandasnya.

Di Sulut sendiri beberapa pekan ini disodorkan dengan sejumlah permasalahan kepegawaian seperti pengumuman tenaga honor daerah (Honda) K1 yang menuai protes sejumlah tenaga honorer yang merasa dirugikan. Oleh beberapa pihak menilai bahwa munculnya permasalahan ini dikarenakan ketidakmampuan pemerintah khususnya badan kepegawaian dalam melakukan pengkajian.

Malah ada yang menilai kalau sejumlah oknum Pejabat Kepegawaianlah yang menyebabkan munculnya permasalahan ini. Menjawab berbagai praduga tersebut, sejak Senin (07/01/13). Sarundajang secara langsung turun tangan dengan melakukan konsultasi ke 2 Kementerian teknis yakni Kemeterian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) di Jakarta.

Langkah arif ini ditempuh selain untuk memperjuangkan nasib sejumlah tenaga honorer, Sarundajang juga berharap agar mendapati bahwa proses penetapan nama-nama Honda tersebut benar-benar dilakukan secara profesional dan tidak terkait dengan hubungan-hubungan kolusi, korupsi dan nepotisme.

"Pada prinsipnya, penetapan tenaga Honda yang akan menjadi PNS merupakan rangkaian rekruitmen. Olehnya diharapkan agar hal ini jangan sampai dipandang seperti  kebutuhan proyek tahunan, melainkan sebagai kebutuhan akan peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan,"tegas Ahli Administrasi Teritorial pada InstitutcInternasional Administrasi Publik Prancis ini.(Alex)