S H Sarundajang Bertindak Sebagai Ketua Umum AIPI

Sinyo Harry Sarundajang Gubernur Sulut 

MANADO - Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sinyo Harry Sarundajang, bertindak sebagai Ketua Umum AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia) Kamis (16-01-13) dini hari,  akan menggelar seminar nasional dengan mengangkat tema Proyeksi Politik Indonesia tahun 2013.

Seminar tersebut  juga akan diwarnai dengan peluncuran buku Evaluasi Reformasi Birokrasi di Indonesia serta pemilihan pengurus AIPI Cabang Manado, dimana pada rangkaian tersebut akan  diikuti oleh sejumlah pakar politik Indonesia seperti Ryaas Rasyid, Maswadi Rauf, Maswadi Rauf, Syamsuddin Haris, Mochtar Pabottinggi, dan Adriana Elisabeth.

Menurut Sarundajang, ini sengaja mengangkat tema Proyeksi Politik Indonesia karena pada prinsipnya sistem politik Indonesia tidak bisa dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia, sejak zaman kerajaan, penjajahan, kemerdekaan sampai masa reformasi sekarang.

"Para founding father bangsa telah merumuskan secara seksama sistem politik menjadi acuan dalam pengelolaan negara. Ini tentunya dilakukan dengan melihat kondisi dan situasi bangsa pada saat itu,"jelas Gubernur dua periode ini. AIPI dalam pengamatannya melihat bahwa sistem politik Indonesia pada masa reformasi saat ini mengalami perkembangan sangat signifikan.

Contoh konkrit yakni mulai bermunculannya lembaga dan sistem baru dalam rangka merespon permasalahan bangsa semakin kompleks.

"Berdasarkan hal tersebut, AIPI merasa perlu melakukan pengenalan dan pembedahan lebih jauh tentang proyeksi politik di Indonesia, apa dan bagaimana politik nantinya di Indonesia," ujar Sarundajang sembari menambahkan bahwa dalam seminar nanti akan dikaji secara mendalam mengenai sistem politik sejak zaman kerajaan sampai masa reformasi, sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, dan fungsi serta kedudukan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

"Utama adalah apa dan bagaimana AIPI harus berbuat agar politik di Indonesia sesuai pada porsi dan koridor yang seharusnya,’’ tambahnya.

Sarundajang kemudian menjelaskan, harusnya pembangunan ekonomi sejalan dengan pembangunan politik. Sekarang ini nampak jelas bahwa adanya ketiadaan pembangunan politik di Asia Tenggara mirip Indonesia pada masa pra-reformasi. ASEAN gemar berbicara mengenai kerjasama pembangunan ekonomi, tapi selama 35 tahun tidak pernah menempatkan pembangunan politik dalam kerjasama antara negara-negara anggotanya.

Orientasi politik 10 negara anggota ASEAN juga sangat beragam,  terdiri dari negara-negara demokratis, setengah demokratis bahkan lebih ekstrim, junta militer. Kelangkaan proses demokratisasi dan penghormatan HAM di Myanmar telah menjadi isu memecah ASEAN.

Kecuali kerjasama pembangunan politik diperhatikan, maka tidak akan mungkin ASEAN akan dapat menjadi organisasi yang kohesif. Karena itulah sejak tahun 2003 Indonesia telah memajukan konsep political and security community—disamping konsep economic and socio-cultural community, dimana hal ini telah menjadikan ASEAN demokratis, menghormati HAM dan memajukan good governance.

Peta yang sama mengenai pembangunan politik juga terdapat di kawasan Asia, yang tertinggal jauh dengan kawasan lain, tidak hanya dengan kawasan Eropa tetapi juga dengan Afrika dan Amerika Latin. Sebagai kawasan sangat beragam dan tingkat pembangunan sangat berbeda-beda, pemajuan demokrasi dan penghormatan HAM juga tidak pernah menjadi agenda pembicaraan antar pemerintah.

Seperti juga di lingkungan ASEAN, kawasan Asia bangga dengan pertumbuhan ekonominya relatif tinggi namun alergi untuk berbicara guna memajukan kerjasama politik. Padahal pertumbuhan ekonomi di kawasan telah mencapai pada suatu titik dimana perkembangan politik juga tidak bisa dikesampingkan, apalagi di tengah era informasi (information age), lintas informasi antar negara, termasuk tentang demokrasi dan hak asasi manusia.(Alex)