Wakil Gubernur Djouhari Kansil saat pimpin Rapat |
Namun demikian,sangat disadari bahwa upaya tersebut belum optimal dilakukan, karena masih dijumpai kelemahan yang sama dengan tahun sebelumnya.
Hal itu dikatakannya saat membuka acara Penandatanganan Penetapan Kinerja dan Pemantapan Reformasi Birokrasi di bidang Akuntabilitas di lingkungan Pemprov Sulut, di ruang Mapaluse, Senin (18/2) lalu.
Kegiatan yang dihadiri Asdep Pengembangan Akuntabilitas Daerah Kemenpan dan RB Edy Suryanto dan Karo Organisasi Linda Watania diikuti seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Sulut.
Kesempatan itu Wagub telah menyampaikan beberapa hal, terkait dengan kegiatan ini yaitu menyangkut perencanaan kinerja, pemprov sudah menyusun dokumen-dokumen perencanaan kinerja jangka menengah yaitu RPMJD dan Renstra SKPD dan perecanaan kinerja tahunan (PKT). Sementara menyangkut pengukuran kinerja, pemprov sudah memiliki secara formalindikator kinerja utama (IKU)sebagai alatukur keberhasilan entitas organisasi.
Sedangkan terkait dengan pelaporan diakuinya masih ada kelemahan dalam penyusunan lakip yaitu belum menyajikan evaluasi dan analisa serta pembandingan-pembandingan atas kinerja sehingga belum dapat menginformasikan capaian kinerja organisasi yang seharusnya.
Kansil juga menyebutkan, menyangkut evaluasi kinerja itu sudah dilakukan di setiap SKPD secara sederhana, namun masih ada kelemahan sedikit antara lain, kualitas pelaksanaan dan hasil evaluasi belum memadai, sehingga belum dapat dimanfaatkanuntuk perbaikan penerapan manajemen kinerja dilingkungan pemprov.
Sedangkan capaian kinerja pemprov sulut sudah baik, termasuk dengan capaian outcam,embari memberi contoh bidang kesehatan, pendidikan ketenagakerjaan, sosial dan ekonomi sudah baik, katanya.
Demikian Dilaporkan: Alex Terwin
COMMENTS