February 16, 2013

Mustafa Limbalo: Kami Belum Mendapat Ajuan Resmi

http://www.fokusmanado.com/search/label/Kotamobagu
Pintu Gerbang Kotamobagu 
KOTAMOBAGU, FOKUSMANADO.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Kotamobagu akan menunggu penyampaian Polres Bolaang Mongondow (Bolmong) tentang biaya pengamanan pemilihan wali kota dan wakil wali kota (Pilwako). Angka ajuan tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

"Kami belum mendapat ajuan resmi dari pihak kepolisian. Namun, memang pihak kepolisian menyampaikan tentang biaya pengamanan. Silakan sampaikan saja dan selanjutnya kami sesuaikan kebutuhan tersebut," ujar Sekretaris Daerah Pemkot Kotamobagu Mustafa Limbalo, Rabu (13/2) lalu.

Dia menegaskan, Pemko Kotamobagu sangat mendukung penuh langkah pihak kepolisian untuk pengamanan. Ini berkaitan dengan sukses tidaknya hajatan demokrasi lima tahunan Kotamobagu. "Dukungan tersebut termasuk dalam masalah biaya pengamanan," kata Mustafa menandaskan.

Sebelumnya, Kepala Polres Bolmong AKBP Hisar Siallagan mengatakan biaya pengamanan harian pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) sebesar Rp 96 ribu per orang. Artinya bila dalam satu hari kepolisian menurunkan 100 personil saja, maka biaya pengaman mencapai bisa mencapai Rp 9.6 juta.

Besaran pengamanan tersebut berdasarkan index harga satuan yang tertuang dalam keputusan Kepala Polri. "Terjadi kenaikan biaya pengamanan pemilukada berdasarkan keputusan tersebut untuk tahun 2013 dibandingkan sebelumnya. Dari Rp 60 ribu ke Rp 96 ribu," ujar Hisar, beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, index harga itu, disesuaikan juga dengan harga satuan dari daerah masing-masing. Dia menconntohkan index harga di Kotamobagu akan berbeda dengan daerah-daerah di Provinsi Papua karena perbedaan wilayah. Di Sulawesi Utara (Sulut) index harga tertinggi ada di di antaranya di Sangihe.

Hisar mengatakan dalam penyusunan Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) untuk Pemilukada di Kotamobagu dan Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut) juga akan mengikuti Perkapolri tersebut. Untuk itu, dia menyatakan siap juga menjabarkan RKA tersebut ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dua daetah tersebut.

"Saya akan jabarkan apa item-item yang ada di dalam RKA tersebut, jika mereka (Banggar dan TAPD) menginginkannya. Hal ini agar anggaran yang diajukan nanti bisa dimengerti dan dipahami," kata dia menambahkan.(mtnc)

BAGIKAN KE:

PENULIS :

0 komentar: