Kabag Selalu Main Mata, Dugaan KKN di Pemkab Bolsel

ilustrasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

BOLSEL - Adanya indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di bagian kehumasan Pemkab Bolsel mulai tercium. Hal itu diungkapkan Ketua Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LITPK) Bolaang Mongondow Raya, Jaslin Sitindjak.

Menurutnya, ada dugaan  praktek,  Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkup Humas Bolsel, terutama  menyangkut pemanfaatan dana di Humas Bolsel, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kurun waktu beberapa tahun terakhir. Bahkan kebijakan Kabag Humas yang saat ini ditangani oleh Ahmadi Modeong,  ternyata merugikan sejumlah media baik cetak maupun elektronik yang ingin membangun kemitraan dengan  Pemkab Bolsel.

"Kabag Humas hanya melihat sebelah mata dengan media lainnya yang ingin bermitra dengan Pemkab Bolsel, jadi terkesan Kabag Humas telah menjalin deal-deal dengan media tertentu, untuk meraup keuntungan pribadi sehingga sejumlah media lainnya dianak tirikan,"kata Sitindjak.

Lanjutnya,  Kabag Humas juga ternyata hanya  membangun kemitraan dangan kru wartawan tertentu dengan kesepakatan ada deal-deal dengan memberikan  fee kepada kabag humas.

"Ini memang sulit dibuktikan. Namun  konspirasi ini sudah terbangun, bahkan persoalan ini menjadi polemik dan rahasia umum di internal para awak wartawan perwakilan media cetak  yang ada di Bolsel,"ungkap Sitindjak dengan nada tinggi.

Ditambahkan pula,   ini ada praktek KKN, yang nyata-nyata  mendiskriminasikan sejumlah media. Sehingga pihak LITPK Bolmong Raya, meminta kepada  kepihak Kejaksaan dan Kepolisian  untuk mengusut kasus ini. Bahkan  meminta kepada Bupati untuk melihat kinerja dari Kabag Humas yang terkesan tidak mengakomodir sejumlah media lain yang masuk di Bolsel.

Bahkan sampai dengan hari ini tidak ada keterbukaan dari Kabag humas berapa anggaran yang  ada di Humas Bolsel, sebab terkesan tertutup dengan alasan anggaran terbatas.

"Anehnya ketika ada sejumlah media yang diprioritaskan menggunakan jasa dari dana kehumasan tidak diprotes, malah ada media bahkan wartawan yang baru meminta jasa dari Humas dengan memesan pemberitaan bergambar atau Advetorial ditolak, dengan alasan anggaran terbatas namun,  media cetak yang awalnya sudah membangun kemitraan seenaknya memakai jasa anggaran Kehumasan tidak diprotes oleh Kabag Humas," paparnya.

Sementara itu Kabag Humas Bolsel, Ahmadi Modeong, sering memberikan alasan clasik."Anggaran yang ada di Humas terbatas, jadi jangan sembarang memasang pencitraan yang menggunakan dana Humas  tanpa dipesan,"pungkas Ahmadi.

Reporter: Viktorius Kundiman
Editor: Ferlyando Sandala