April 11, 2013

Kejari Pamekasan Bantah Terima Suap Kasus Tipikor

Kantor Kejaksaan Negeri Pamekasan saat didemo warga soal penuntasan kasus korupsi yang tak kunjung selesai 
PAMEKASAN - Lambannya penuntasan sejumlah kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri Pamekasan, ditengarai karena adanya sejumlah uang yang mengalir ke kantong-kantong pejabat di dalamnya. Hal itu kemudian mempengaruhi proses penyelikan kasus tersebut. 

Beberapa kasus korupsi yang lamban penanganannya di antaranya kasus dana ad hoc berupa pengadaan buku perpustakaan untuk tingkat SMP dan SMA di Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan yang terjadi sejak tahun 2008 lalu. Lalu, kasus korupsi bantuan sapi di Dinas Peternakan Kabupaten Pamekasan, kasus pembelian tanah untuk tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Ada juga, sejumlah kasus penyelewengan bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin) di beberapa kecamatan dan desa di Pamekasan. 

Sahur Abadi, Koordinator Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan, Kamis (11/04) mengatakan, jika Kejari Pamekasan tidak ada main dengan tersangka korupsi, maka kasus yang sudah lima tahun silam terjadi sampai sekarang belum tuntas. "Para Jaksa patut dicurigai karena kawatir ada main mata dengan meminta uang kepada para tersangka," kata Sahur. 

Dijelaskan Sahur, alasan Kejari Pamekasan yang selalu menyampaikan masih proses dan masih proses sangat tidak masuk akal. Padahal seperti kasus dana ad hoc sudah lima tahun lamanya. "Mungkin yang terlibat dalam kasus itu sudah dijadikan mesin ATM oleh Kejaksaan," ujarnya. 

Namun, tudingan seperti itu dibantah keras oleh Kepala Seksi Intel Kejari Pamekasan, Indrahadi. Menurutnya, sangat tidak benar jika pejabat di Kejari Pamekasan menjadikan orang yang terbelit kasus korupsi dijadikan mesin ATM untuk memperkaya pribadinya masing-masing. 

Setiap kasus, menurutnya, sudah ditangani sesuai dengan prosedur yang ada dan berdasarkan undang-undang. "Kami tidak pernah menerima setoran apapun dari siapapun kecuali setoran data untuk kebutuhan penyelidikan kasus korupsi yang sudah ada indikasinya. Kami juga tidak ada niatan untuk memperlambat penanganan kasus Tipikor," ungkapnya. 

Kejari sendiri kata Indrahadi, sangat senang jika ada kasus korupsi yang penangannya cepat selesai. Sebab dengan cepat selesainya kasus tersebut Kejari Pamekasan tidak memiliki tanggungan kasus. Diakuinya, jika selama ini ada kasus yang lamban penanganannya, itu karena disebabkan minimnya tim di Kejari sendiri. "bayangkan saja kasus yang kita tangani tidak hanya kasus korupsi saja, tetapi kasus pidana umum lainnya juga kami tangani. Sementara ini personel yang ada sangat minim," ungkapnya, tanpa detil menjelaskan jumlah personel Kejari Pamekasan. 

Selain itu, dalam penanganan kasus korupsi, Kejari Pamekasan tidak hanya bekerja sendirian. Tetapi masih butuh dengan lembaga lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menentukan besaran kerugian negara dari suatu kasus. Untuk menembus BPKP saja waktunya tidak cukup satu kali surat permohonan langsung ada respon. "Kadang harus menunggu sampai satu bulan, bahkan bisa lebih dari itu,"tandasnya, seperti dilansir Kompas.com.


Editor: Ferlyando Sandala

BAGIKAN KE: