May 01, 2013

Harold Monareh Ikut Aksi Demo Buruh

Ratusan buruh dari berbagai elemen turun ke jalan utama di Kota Manado menggelar aksi dalam rangka Peringatan Hari Buruh Sedunia, 1 Mei.
MANADO - Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sulawesi Utara Harold Monareh berjalan kaki bersama ratusan buruh dalam aksi demo yang digelar Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 45 (GNP) di Manado, Sulut, Rabu (1/5/2013).

Aksi yang dimulai dari Lapangan Tikala, Manado, tersebut diikuti oleh berbagai elemen masyarakat seperti Partai Rakyat Demokratik (PRD), Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Jaringan Radio Komunitas (JRK) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sulut.

Dengan melewati jalan utama di Kota Manado, para buruh meneriakkan tuntutan mereka. "Kami menuntut agar pemerintah mendengar apa yang kami inginkan demi peningkatan kesejahteraan para buruh," teriak Robiantoro, koordinator lapangan aksi tersebut,  saat berjalan menuju Kantor Gubernur Sulut di jalan 17 Agustus, Manado.

Di Kantor Gubernur Sulut, para pedemo kemudian diterima Sekretaris Provinsi Mecky Onibala. Dengan penjagaan ketat oleh parat kepolisian dan Satpol Pamong Praja, perwakilan para buruh secara bergantian menyuarakan tuntutan mereka.

"Kami menginginkan pemerintah benar-benar menerapkan UMP 2013 secara konsisten, dan mengawasi perusahaan untuk memberlakukan UMP tersebut," ujar Jimmy Tindi, salah satu perwakilan buruh.

Para pendemo juga mendesak agar pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja tidak sekadar menegur perusahaan yang tidak menerapkan UMP, tetapi berani untuk memberikan sanksi tegas.

Menanggapi tuntutan para buruh tersebut, Mecky Onibala dan Harold Manoreh berjanji untuk terus memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan para buruh. "Ini semua demi kesejahteraan para buruh," ujar Onibala.

Selain menuntut penerapan UMP secara konsisten, para buruh juga menolak rencana kenaikan harga BBM, meminta penghapusan tenaga outsourching dan mencabut undang-undang sistem jaminan sosial. "Kami juga mendesak pemerintah untuk benar-benar melaksanakan pasal 33 Undang-Undang Dasar," kata Robiantoro.

Reporter: Alex Terwin
Editor: Ferlyando Sandala

BAGIKAN KE: