Kasus Korupsi Toilet Diserahkan DKI ke Penegak Hukum

Toliet Monas Jakarta  

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kasus dugaan korupsi di Dinas Kebersihan DKI pada aparat penegak hukum. Dugaan korupsi pengadaan toilet di Dinas Kebersihan DKI Jakarta tersebut terjadi pada 2009 dengan total kerugian negara mencapai Rp 5,328 miliar

“Itu urusan polisi lah, bukan urusan kita,” kata Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balaikota, Rabu (1/5).

Ia mengungkapkan, dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas Kebersihan DKI itu bukan terjadi pada masa kepemimpinan Gubernur DKI, Joko Widodo.

“Kita selalu mengingatkan kepada para pegawai agar berhati-hati. Kita juga rutin menggelar berbagai pelatihan untuk menghindari adanya korupsi,” tegasnya.

Saat ini Kejagung memang sedang menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan kendaraan mobil toilet VVIP besar dan toilet kecil di Dinas Kebersihan DKI. Dalam tender pengadaan barang pada tahun anggaran 2009 itu total kerugian negara mencapai Rp 5,328 miliar.

Kejagung telah menetapan dua tersangka yang merupakan mantan pejabat Dinas Kebersihan selaku kuasa pengguna anggaran dan ketua panitia pengadaan barang dan jasa saat proyek dilaksanakan.

Editor: Ferlyando Sandala