Aburizal Bakrie. |
Ical membantah ada deal tertentu, khususnya terkait lumpur Lapindo dalam pembahasan APBN Perubahan 2013. "Enggak ada. Golkar mendukung (APBN-P 2013) untuk kepentingan rakyat," kata Ical di Jakarta, Rabu (19/6/2013) malam.
Ical mengatakan, tidak mungkin anggaran untuk penanganan lumpur Lapindo dalam APBN-P 2013 ada tanpa persetujuan DPR. Jadi, kata Ical, anggota DPR pasti tahu soal anggaran tersebut. Dalam APBN-P 2013 pemerintah mengalokasikan dana penanggulangan lumpur Lapindo sebesar Rp 155 miliar.
Ical menganggap wajar adanya anggaran tersebut. Pasalnya, Lapindo hanya bertanggung jawab pada penggantian tanah dan bangunan milik warga yang berada di peta terdampak. "Di luar peta terdampak pasti tanggung jawab pemerintah," pungkas Ical.
Sumber: nkc
Editor: Ferlyando
COMMENTS